KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menjalankan apapun sistem pemilihan umum atau pemilu yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk sistem proporsional tertutup. Saat ditemui dalam acara Gerakan Cerdas Memilih yang digelar Radio Rakyat Indonesia (RRI), anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mulanya enggan mengomentari soal polemik yang terjadi di MK saat ini.
Kendati demikian, Afif menyatakan pihaknya bakal menjalankan apapun putusan dari MK. "Saya tidak mengomentari karena kami akan menjalankan apapun putusannya," akunya di Jakarta, Rabu (31/5).
MK diketahui masih menggelar sidang uji materi atas sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Perkara itu teregister dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 oleh enam penggugat, salah satunya pengurus PDI Perjuangan yaitu Demas Brian Wicaksono.
Baca juga: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Berdampak pada Perpolitikan Nasional
Afif memastikan, putusan MK nantinya tidak akan mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan. Teranyar, KPU telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II dan pemerintah, salah satunya terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum.
Dalam RDP tersebut, KPU memperlihatkan desain surat suara pemilihan anggota legislatif yang masih menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mencantumkan nama calon. Diketahui, pemilih hanya akan mencoblos lambang partai politik saja jika sistem proporsional tertutup diterapkan. (Tri/Z-7)
