Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat untuk tidak mempercayai isu sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 yang dicuitkan Denny Indrayana. Pasalnya sampai saat ini MK belum mengeluarkan putusan resmi.
Jimly mempertanyakan sumber informasi milik Denny Indrayana. Ia pun menyayangkan sikap Denny sebagai seorang pengacara yang melangkahi MK sebagai penguji dan pemberi putusan.
"Masa barang rahasia diungkap-ungkap keluar. Maka dia nanti bisa kena (hukum) juga. Terlebih dari persoalan itu semua, ternyata keputusan yang dimaksud itu belum ada," ujar Jimly.
Baca juga: Jokowi Akui Akan Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Pengamat : Bukan Sikap Negarawan
Lebih lanjut, ia mengatakan proses uji materi masih menunggu para pihak penguji menyampaikan konklusi dan masuk dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sehingga terlalu cepat untuk menyimpulkan putusan apa yang telah ditetapkan oleh 9 hakim konstitusi.
Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini pun menyebut tindakan yang dilakukan Denny sangat berbahaya dalam membentuk perspektif publik terhadap MK. Apalagi cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini, dinilai Jimly, berhasil memengaruhi Presiden ke-6 RI.
Baca juga: Jokowi Beberkan Alasan Dirinya Cawe-cawe di Pilpres 2024
Hal inilah, kata Jimly, yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap MK semakin turun. Tak tanggung-tanggung, Jimly menyebut angka ketidakpercayaan publik pada MK kini di bawah Mahkamah Agung (MA) yang saat ini sedang terpuruk karena para petingginya terseret kasus.
"Itukan tambah rusak nama baik MK. Sehingga banyak di medsos yang mengusulkan untuk bubarkan saja MK," tuturnya.
Jimly pun menghimbau untuk tetap menghargai proses yang sedang berlangsung di MK mengenai putusan sistem pemilu yang akan digunakan di 2024 nanti. Ia pun meminta agar jangan ada spekulasi yang berlebihan serta mempercayai rumor-rumor yang tidak diketahui kebenarannya. (Z-3)
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut pihaknya telah menerima masukan dari lebih 100 kelompok masyarakat dan 300 masukan tertulis terkait reformasi Polri.
Ia mengatakan banyaknya masukan yang diterima oleh Komisi Reformasi menggambarkan besarnya perhatian publik terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.
FINH mengusulkan reposisi kelembagaan Polri agar tidak lagi berada langsung di bawah Presiden, melainkan menjadi bagian dari struktur Kementerian Keamanan Nasional.
Komite telah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang kemudian dikerucutkan menjadi beberapa opsi kebijakan.
Penuntasan kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi ujian penting bagi integritas dan citra institusi penegak hukum
KETERBUKAAN status kasus korupsi Payment Gateway harus segera dieksekusi secepatnya
Belum ada kejelasan dari perkara kasus payment gateaway ini, termasuk status hukum kepada para tersangka.
Salah satu kasus mangkrak yang menjadi sorotan, yakni perkara payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus itu mangrak selama 10 tahun
GURU Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengendus aroma konspirasi antar elite untuk mengembalikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.
Denny Indrayana meyakini calon presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka memiliki relasi dan janji yang tidak dilunasi dengan Almas Tsaqibbirru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved