Ratusan Masukan Masyarakat Diterima, Ini Rencana Komisi Reformasi Polri Selanjutnya

KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pihaknya telah menerima masukan dari 100 kelompok masyarakat dan lebih dari 300 masukan tertulis.

"Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara, kami sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang secara aktif memberi masukan dalam rangka reformasi kepolisian dan juga lebih dari 300 masukan tertulis," kata Jimly di Jakarta, Sabtu

Hal itu disampaikan Jimly usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu (20/12).

Baca juga : Komisi Reformasi Polri Merasa Ditelikung Kapolri soal Perpol 10/2025

Jimly mengatakan pihaknya juga mengadakan pertemuan di berbagai daerah dengan sejumlah kelompok masyarakat, masih terkait dengan masukan untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ia mengatakan banyaknya masukan yang diterima oleh Komisi Reformasi menggambarkan besarnya perhatian publik terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.

"Perhatian masyarakat kita mengenai kepolisian luar biasa, (Polri) adalah aparat negara yang sangat dicintai oleh rakyat, tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan," ujarnya.

Baca juga : Jimly Asshiddiqie Pastikan Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi Publik

Jimly mengatakan kekompakan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan berbagai instansi pemerintah bisa segera menghasilkan keputusan konkret yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Ia juga berharap publik tidak terpengaruh dengan berbagai isu kontraproduktif yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya, antar-Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif ke depan. Tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita," tuturnya.

Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian atau Komisi Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat mengenai reformasi internal Polri, terutama setelah muncul berbagai desakan dari berbagai kelompok masyarakat pada akhir Agustus 2025. (Ant/P-3)