Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan empat pilar reformasi Kepolisian RI dalam audiensi dengan Tim Percepatan Reformasi Polri di Kantor Sekretariat Negara.
“Dibutuhkan pertobatan institusional agar Polri kembali pada khitah sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,” ujar Gus Yahya di Jakarta, hari ini.
Diskusi dipimpin Ketua Tim Prof. Mahfud MD, dan dihadiri oleh Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, dan Prof. Otto Hasibuan. Gus Yahya hadir bersama Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni.
Gus Yahya menegaskan NU sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk turut memperkuat institusi negara. Menurutnya, reformasi Polri tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh.
PBNU kemudian mengajukan empat pilar reformasi. Pertama, Reformasi Kultural-Spiritual, yaitu transformasi mental dan kultur di tubuh Polri berbasis etika publik dan nilai spiritual.
Kedua, Reformasi Struktural, dengan penguatan sistem pengawasan yang independen, termasuk peran Kompolnas dan masyarakat sipil.
Ketiga, Reformasi Instrumental, berupa modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi serta perbaikan sistem rekrutmen agar melahirkan aparat yang profesional, humanis, dan memahami kemajemukan.
Keempat, Reformasi Paradigma, yakni pergeseran pendekatan dari kekuasaan menuju pelayanan, dengan mengutamakan dialog dan keadilan restoratif.
Menanggapi usulan PBNU, Mahfud MD menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut.
“Masukan PBNU sangat substantif, mencakup fondasi filosofis hingga rekomendasi praktis. Ini akan menjadi bahan serius untuk kami ajukan kepada Presiden,” kata Mahfud.(Ant/P-1)
Yusril menilai tragedi di Tual sebagai tindakan yang benar-benar di luar perikemanusiaan dan sangat mencederai semangat reformasi yang tengah berjalan.
Ia mengatakan banyaknya masukan yang diterima oleh Komisi Reformasi menggambarkan besarnya perhatian publik terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.
PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti pembentukan Komisi Reformasi Polri karena salah satunya berpotensi politisasi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menjelaskan, persoalan penanganan peserta aksi tersebut telah dibahas secara mendalam oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Ketidakhadiran sejumlah tokoh penting dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) 100 Tahun Masehi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istora Senayan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, memastikan akan memenuhi undangan silaturahim dari para kiai sepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved