Jimly: Perhatian Publik terhadap Reformasi Polri Sangat Besar

KETUA Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari lebih dari 100 kelompok masyarakat serta lebih dari 300 masukan tertulis terkait agenda reformasi kepolisian.

“Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara, kami sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang secara aktif memberi masukan dalam rangka reformasi kepolisian dan juga lebih dari 300 masukan tertulis,” kata Jimly dikutip dari Antara, Sabtu (20/12). 

Pernyataan tersebut disampaikan Jimly usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga Republik Indonesia di Jakarta.

Baca juga : Komisi Reformasi Polri Merasa Ditelikung Kapolri soal Perpol 10/2025

Jimly menjelaskan, selain menerima masukan di tingkat pusat, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menggelar pertemuan di berbagai daerah dengan beragam kelompok masyarakat. Seluruh pertemuan tersebut bertujuan menyerap aspirasi publik terkait reformasi institusi kepolisian.

Menurut Jimly, banyaknya masukan yang diterima menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kemajuan Korps Bhayangkara.

“Perhatian masyarakat kita mengenai kepolisian luar biasa, (Polri) adalah aparat negara yang sangat dicintai oleh rakyat, tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan,” ujarnya.

Baca juga : Jimly Asshiddiqie Pastikan Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi Publik

Jimly menilai kekompakan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan berbagai instansi pemerintah menjadi kunci untuk menghasilkan keputusan konkret yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Ia juga mengimbau publik agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu kontraproduktif yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya, antar-Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif ke depan. Tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita,” tuturnya.

Sebagai informasi, pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian atau Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait reformasi internal Polri. Komisi ini dibentuk menyusul meningkatnya desakan publik dari berbagai kelompok masyarakat pada akhir Agustus 2025. (Ant/P-4)