Jokowi Akui Akan Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Pengamat : Bukan Sikap Negarawan

PERNYATAAN ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 dinilai sebagai sikap vulgar dan memalukan sekaligus menandakan tidak ada sikap negarawan sebagai pimpinan negara. 

Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, Presiden merupakan pucuk pimpinan tertinggi yang memiliki kendali terhadap negara dan dapat digerakkan untuk menciptakan ketidakdemokrasian dalam menentukan pemilihan calon pimpinan selanjutnya.

“Dia masih pegang kendali aparat negara. Kalau dia punya posisi seperti itu masyarakat berhak curiga bahwa itu akan digunakan untuk kepentingan keberpihakan presiden. Ketidaknetralan itu pasti punya dampak dan itu dikhawatirkan kalau kepala pemerintahan sudah kasih pernyataan begitu. Rezim ini sudah vulgar dan memalukan levelnya Jokowi bukan negarawan, pernyataan itu tidak elok,” tegas peneliti utama pusat riset politik BRIN Firman Noor, Senin (29/5).

Baca juga : Klarifikasi Istana Soal Kepentingan Jokowi di Pilpres 2024

Ia menambahkan, Jokowi memililki tanggung jawab memberikan pendidikan politik yang baik. Jika sikap Jokowi tersebut dibenarkan maka nantinya setiap presiden punya dan berhak bersikap tidak netral. 

Setiap individu pasti memilki pilihan masing-masing namun sikap kenegarawanan juga harus dibarengi dengan tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Baca juga : Jokowi Beberkan Alasan Dirinya Cawe-cawe di Pilpres 2024

“Ini berbahaya bukannya mengajak kebersamaan tapi berpihak. Ini tidak patut.Setiap orang punya keberpihakan tapi kenegarawanan itu harus punya rasa tangung jawab yang tinggi atas keterangannya agar dia hitung generasi berikutya tidak salah tangkat," tegasnya.

Dengan pernyataan tersebut maka publik harus peduli bahwa terdapat potensi dimanfaatkannya pemilu untuk ketidaknetralan presiden. Selanjutnya yang bisa terjadi yakni publik tidak mempercayai dan memiliki harapan lagi terhadap pemilu dan produk yang dihasilkan.

“Oleh karena itu bersiap menerima konsekuensi pelaksanaan pemilu akan penuh kepentingan ketidaknetralan presiden. Publik bisa jadi tidak percaya sama pelaksanaan dan produk pemilu nanti. Saya sarankan parpol lebih berpihak maka ada wacana gunakan mekansime check anda balances perlu keprihatinan bersama dengan kondisi ini. Ini sudah warning,” cetusnya.

Plt Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menekankan pernyataan Presiden tersebut dapat diterjemahkan oleh publik bagian dari perintah atau intruksi untuk tidak netral atau berpihak.

“Kalau pimpinan sudah bicara itu berarti sudah perintah ke anak buahnya. Artinya pemilu tidak jurdil, tidak bermartabat. Jadi kita pertanyakan di mana kenegarawanan seorang presiden,” cetusnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi harusnya menyadari dia memiliki mandat hingga Oktober 2024 termasuk mandat untuk tidak cawe-cawe dan tidak berpihak pada pimpinan yang akan datang. Presiden seharusnya membuat legacy yang baik untuk menjadi penyelenggara pemilu yang adil.

“Apa ada gunanya, apa masih mungkin ada pemilu jujur dan adil kalau begini. Memudar sikap kenegarawanannya padahal harusnya mempersatukan bangsa. Dengan pernyataan itu maka patut diduga hasilnya tidak akan netral dan legitimasi akan dipertanyakan dan termasuk dipertanyakan legacynya ke presiden ketika dia tidak menjabat lagi,” paparnya.

Sementara itu Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai harus dipastikan terlebih dulu sikap presiden yang selalu berubah-ubah tersebut. Sebab kepercayaan terhadap presiden berasal dari pernyataannya yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini harus dikonfirmasi dulu, apa akan merajuk pada pernyataan bulan lalu (tidak cawe-cawe) ataukah yang sekarang. Ini yang harus dikonfirmasi karena sebaiknya presiden sebagai pimpinan negara dan memimpin rakyat harusnya berada dalam posisi netral,” tuturnya.

Presiden memimpin semua kelompok dan golongan maka sikap netral dan kenegarawanan harus dikedepankan.

“Kalau pun merasa ada kepentingan jangan menunjukan sikap yang terlalu masuk dalam dukung-mendukung karena akan memecah belah persepsi rakyat. Harusnya dia mendukung semua kandidat,” tukasnya. (Z-5)