Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (19/5).
“Enggak, tidak. Pak Jokowi kan bertanggung jawab di tingkat nasional sangat banyak,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Menurut Hasto, Presiden Jokowi sudah memiliki banyak tanggung jawab sebagai kepala negara. Sehingga, kata pertemuan antara Gibran dan Prabowo tidak ada kaitannya dengan Jokowi.
Baca juga: Anies: SBY Lebih Banyak Bangun Jalan Nontol daripada Jokowi
Ia mengatakan bahwa status Jokowi dan Gibran kerap kali menjadi bingkai politik oleh pihak tertentu. Hasto mewajarkan apabila Gibran sebagai wali kota menerima tamu dari berbagai kalangan.
“Jadi, sama hanya karena Mas Gibran beliau adalah putra presiden. Maka, ini mendapat sorotan publik yang luas, padahal di luar itu, wali kota kita juga banyak menerima tamu-tamu semua diterima dengan baik, karena ini menjelang pilpres muncul banyak pembingkaian,” tuturnya.
Baca juga: Campur Tangan Presiden Semakin Terlihat Jelas
Meski begitu, ia menyatakan sikap Gibran sudah jelas untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Tadi Mas Gibran sangat tegas, `Saya ini kader PDI Perjuangan, saya dibesarkan di PDI perjuangan dan kemudian di sekolah partai`. Itu juga sudah digembleng aspek-aspek ideologi, sehingga memahami tugas dan tanggung jawabnya,” tutur Hasto.
Baca juga: Temui Ganjar di Tomohon, Nasaruddin Umar: Hanya Halal Bihalal
Hasto juga menuturkan Gibran sudah meminta maaf terkait keriuhan imbas pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
“Terkait dengan berbagai hal yang menimbulkan kontroversi, Mas Gibran kan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jadi penjelasannya sudah diterima dengan baik,” imbuhnya. (Ant/Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved