Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (19/5).
“Enggak, tidak. Pak Jokowi kan bertanggung jawab di tingkat nasional sangat banyak,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5).
Menurut Hasto, Presiden Jokowi sudah memiliki banyak tanggung jawab sebagai kepala negara. Sehingga, kata pertemuan antara Gibran dan Prabowo tidak ada kaitannya dengan Jokowi.
Baca juga: Anies: SBY Lebih Banyak Bangun Jalan Nontol daripada Jokowi
Ia mengatakan bahwa status Jokowi dan Gibran kerap kali menjadi bingkai politik oleh pihak tertentu. Hasto mewajarkan apabila Gibran sebagai wali kota menerima tamu dari berbagai kalangan.
“Jadi, sama hanya karena Mas Gibran beliau adalah putra presiden. Maka, ini mendapat sorotan publik yang luas, padahal di luar itu, wali kota kita juga banyak menerima tamu-tamu semua diterima dengan baik, karena ini menjelang pilpres muncul banyak pembingkaian,” tuturnya.
Baca juga: Campur Tangan Presiden Semakin Terlihat Jelas
Meski begitu, ia menyatakan sikap Gibran sudah jelas untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Tadi Mas Gibran sangat tegas, `Saya ini kader PDI Perjuangan, saya dibesarkan di PDI perjuangan dan kemudian di sekolah partai`. Itu juga sudah digembleng aspek-aspek ideologi, sehingga memahami tugas dan tanggung jawabnya,” tutur Hasto.
Baca juga: Temui Ganjar di Tomohon, Nasaruddin Umar: Hanya Halal Bihalal
Hasto juga menuturkan Gibran sudah meminta maaf terkait keriuhan imbas pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
“Terkait dengan berbagai hal yang menimbulkan kontroversi, Mas Gibran kan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jadi penjelasannya sudah diterima dengan baik,” imbuhnya. (Ant/Z-7)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved