Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan nontol atau tak berbayar di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies tak menampik era Jokowi pembangunan infrastruktur jalan tol digencarkan.
"Mengutip dari katadata, pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sebanyak 63% dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km ialah jalan berbayar," kata Anies dalam acara Milad ke-21 PKS, Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023.
Sementara itu, jalan tak berbayar yang dibutuhkan rakyat terbangun sepanjang 19 ribu km di pemerintahan Jokowi. Padahal, insfratruktur jalan gratis tersebut dibutuhkan rakyat.
Baca juga: NasDem: Koalisi dengan Demokrat dan PKS bukan Pilihan Mudah
"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan membawa produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan perikanan dari sentra-sentral tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, ataupun jalan kabupaten," ucap Anies.
Anies menuturkan jalan tak berbayar di era SBY lebih banyak dibangun. Totalnya 144 ribu km. "Perbedaan 7,5 kali lipat. Lalu, bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini, membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 km atau 20 kali lipat," beber Anies.
Baca juga: Try Sutrisno Ingatkan Jangan Ada Intervensi dan Cawe-Cawe
Anies mengatakan ia baru berbicara soal panjang jalan belum bicara mutu. Namun, ia menekankan jalan nontol dan jalan tol sejatinya dua infrastruktur yang dibutuhkan.
"Kedua infrastruktur ini diperlukan bersama tetapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semua kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian," tegas Anies. (Z-2)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved