Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERLIBATAN Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam menentukan calon presiden (capres) 2024 menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. Tanda keterlibatan aktifnya makin hari semakin terlihat jelas.
"Sepatutnya Presiden tidak melakukan itu karena dapat membahayakan kehidupan bangsa. Mestinya Pak Jokowi hanya perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai schedule dan bebas intervensi dari siapa pun, demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil," kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto di Jakarta, Senin (22/5).
Dalam pandangan Satyo, jika seorang Presiden tidak fair dan netral dampaknya akan sangat merusak kompetisi pemilu. Karena seorang Presiden RI memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu.
Terdapat rangkaian kejadian menjadi sebuah tanda bahwa Jokowi berupaya 'mengatur dan menentukan' konfigurasi koalisi. Menurut Satyo, pasangan capres dan cawapres bukan tidak mungkin berupaya pula menjadikan politik dinasti untuk garansi sebagai faktor 'keamanan' setelah pensiun menjadi Presiden.
"Semoga sinisme itu tidak terbukti. Sebab jika itu terjadi demokrasi prosedural yang mengatur sirkulasi kekuasaan akan mengalami set back dan longsor ke titik nadir, setelah 25 tahun pascagerakan Reformasi 98, yang pada akhirnya menyuburkan oligarki neo orba yang berkelindan dengan wajah militeristik," pungkasnya. (RO/O-2)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved