Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETERLIBATAN Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam menentukan calon presiden (capres) 2024 menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. Tanda keterlibatan aktifnya makin hari semakin terlihat jelas.
"Sepatutnya Presiden tidak melakukan itu karena dapat membahayakan kehidupan bangsa. Mestinya Pak Jokowi hanya perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai schedule dan bebas intervensi dari siapa pun, demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil," kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto di Jakarta, Senin (22/5).
Dalam pandangan Satyo, jika seorang Presiden tidak fair dan netral dampaknya akan sangat merusak kompetisi pemilu. Karena seorang Presiden RI memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu.
Terdapat rangkaian kejadian menjadi sebuah tanda bahwa Jokowi berupaya 'mengatur dan menentukan' konfigurasi koalisi. Menurut Satyo, pasangan capres dan cawapres bukan tidak mungkin berupaya pula menjadikan politik dinasti untuk garansi sebagai faktor 'keamanan' setelah pensiun menjadi Presiden.
"Semoga sinisme itu tidak terbukti. Sebab jika itu terjadi demokrasi prosedural yang mengatur sirkulasi kekuasaan akan mengalami set back dan longsor ke titik nadir, setelah 25 tahun pascagerakan Reformasi 98, yang pada akhirnya menyuburkan oligarki neo orba yang berkelindan dengan wajah militeristik," pungkasnya. (RO/O-2)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved