Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan sikap Partai NasDem yang kooperatif dalam proses hukum yang menjerat Sekjen Johnny G. Plate menunjukan partai ini memiliki komitmen untuk mendukung penegakan hukum.
“Sangat mengecewakan parpol dua sekjennya tersangkut kasus korupsi. Partai harus kooperatif untuk menunjukan bahwa partai memang punya komitmen untuk mendukung penegakan hukum,” ujarnya, Kamis (18/5).
Sikap dan keterbukaan NasDem yang ingin pengusutan kasus dilakukan secara tuntas termasuk aliran dana yang dikorupsi serta tidak tebang pilih, NasDem bisa menggunakan forum di DPR sebagai bentuk pengawasan. NasDem memiliki anggota di komisi tiga DPR dan bisa bertanya dengan Kejaksaan Agung melalui rapat dengar pendapat yang secara rutin diadakan.
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
“Kalau memang ada kasus yang dianggap tidak diproses NasDem bisa mempertanyakan akuntabilitas jaksa agung dalam forum tersebut. Jadi soal tidak boleh tebang pilih itu kalau memang punya informasi fungsionaris partai lain tidak dilakukan proses hukum ya salah satu forum yang bisa digunakan dalam rapat dengar pendapat antara komisi tiga DPR dengan jaksa agung,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved