Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan sikap Partai NasDem yang kooperatif dalam proses hukum yang menjerat Sekjen Johnny G. Plate menunjukan partai ini memiliki komitmen untuk mendukung penegakan hukum.
“Sangat mengecewakan parpol dua sekjennya tersangkut kasus korupsi. Partai harus kooperatif untuk menunjukan bahwa partai memang punya komitmen untuk mendukung penegakan hukum,” ujarnya, Kamis (18/5).
Sikap dan keterbukaan NasDem yang ingin pengusutan kasus dilakukan secara tuntas termasuk aliran dana yang dikorupsi serta tidak tebang pilih, NasDem bisa menggunakan forum di DPR sebagai bentuk pengawasan. NasDem memiliki anggota di komisi tiga DPR dan bisa bertanya dengan Kejaksaan Agung melalui rapat dengar pendapat yang secara rutin diadakan.
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
“Kalau memang ada kasus yang dianggap tidak diproses NasDem bisa mempertanyakan akuntabilitas jaksa agung dalam forum tersebut. Jadi soal tidak boleh tebang pilih itu kalau memang punya informasi fungsionaris partai lain tidak dilakukan proses hukum ya salah satu forum yang bisa digunakan dalam rapat dengar pendapat antara komisi tiga DPR dengan jaksa agung,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved