Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan sikap Partai NasDem yang kooperatif dalam proses hukum yang menjerat Sekjen Johnny G. Plate menunjukan partai ini memiliki komitmen untuk mendukung penegakan hukum.
“Sangat mengecewakan parpol dua sekjennya tersangkut kasus korupsi. Partai harus kooperatif untuk menunjukan bahwa partai memang punya komitmen untuk mendukung penegakan hukum,” ujarnya, Kamis (18/5).
Sikap dan keterbukaan NasDem yang ingin pengusutan kasus dilakukan secara tuntas termasuk aliran dana yang dikorupsi serta tidak tebang pilih, NasDem bisa menggunakan forum di DPR sebagai bentuk pengawasan. NasDem memiliki anggota di komisi tiga DPR dan bisa bertanya dengan Kejaksaan Agung melalui rapat dengar pendapat yang secara rutin diadakan.
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
“Kalau memang ada kasus yang dianggap tidak diproses NasDem bisa mempertanyakan akuntabilitas jaksa agung dalam forum tersebut. Jadi soal tidak boleh tebang pilih itu kalau memang punya informasi fungsionaris partai lain tidak dilakukan proses hukum ya salah satu forum yang bisa digunakan dalam rapat dengar pendapat antara komisi tiga DPR dengan jaksa agung,” tukasnya. (Sru/Z-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved