Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan sikap Partai NasDem yang kooperatif dalam proses hukum yang menjerat Sekjen Johnny G. Plate menunjukan partai ini memiliki komitmen untuk mendukung penegakan hukum.
“Sangat mengecewakan parpol dua sekjennya tersangkut kasus korupsi. Partai harus kooperatif untuk menunjukan bahwa partai memang punya komitmen untuk mendukung penegakan hukum,” ujarnya, Kamis (18/5).
Sikap dan keterbukaan NasDem yang ingin pengusutan kasus dilakukan secara tuntas termasuk aliran dana yang dikorupsi serta tidak tebang pilih, NasDem bisa menggunakan forum di DPR sebagai bentuk pengawasan. NasDem memiliki anggota di komisi tiga DPR dan bisa bertanya dengan Kejaksaan Agung melalui rapat dengar pendapat yang secara rutin diadakan.
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
“Kalau memang ada kasus yang dianggap tidak diproses NasDem bisa mempertanyakan akuntabilitas jaksa agung dalam forum tersebut. Jadi soal tidak boleh tebang pilih itu kalau memang punya informasi fungsionaris partai lain tidak dilakukan proses hukum ya salah satu forum yang bisa digunakan dalam rapat dengar pendapat antara komisi tiga DPR dengan jaksa agung,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved