Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus didukung.
Ia juga meminta agar para elite partai politik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
Komitmen tersebut dibutuhkan khususnya setelah politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyinggung izin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengesahkan RUU tersebut.
Baca juga : Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
"Jika mereka (elite partai politik) tidak komit, semoga publik memberikan sanksi tidak memilih partai yang tidak pro pada pemberantasan korupsi," kata Lili kepada Media Indonesia, Rabu (5/4)
Terlebih, saat ini tengah menyeruak berbagai kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di Tanah Air.
Baca juga : Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan Pemerintah
"Saya kira semua kekuatan masyarakat sipil akan mendukung penuh dengan sikap dan komitmen Presiden tersebut," kata Lili.
Lili berpendapat, pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat momentumnya saat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pejabat negara menyeruak. (Z-5)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved