Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus didukung.
Ia juga meminta agar para elite partai politik memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
Komitmen tersebut dibutuhkan khususnya setelah politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyinggung izin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengesahkan RUU tersebut.
Baca juga : Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
"Jika mereka (elite partai politik) tidak komit, semoga publik memberikan sanksi tidak memilih partai yang tidak pro pada pemberantasan korupsi," kata Lili kepada Media Indonesia, Rabu (5/4)
Terlebih, saat ini tengah menyeruak berbagai kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di Tanah Air.
Baca juga : Soal RUU Perampasan Aset, Jangan Ada Dusta antara DPR dan Pemerintah
"Saya kira semua kekuatan masyarakat sipil akan mendukung penuh dengan sikap dan komitmen Presiden tersebut," kata Lili.
Lili berpendapat, pengesahan RUU Perampasan Aset mendapat momentumnya saat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pejabat negara menyeruak. (Z-5)
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved