Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) membantah telah menitipkan asisten pribadinya untuk mendapatkan jabatan komisaris di PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Pernyataan itu dicetuskan oleh kuasa hukumnya.
"Ada pemberitaan dari IPW (Indonesia Police Watch) yang menyatakan bahwa Prof (Eddy Hiariej) meminta untuk asisten pribadinya menjadi komisaris, tidak sama sekali," kata Kuasa HUkum Eddy, Ricky Sitohang dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan (28/3).
Ricky menyebut kliennya awalnya dipaksa untuk menjadi komisaris di perusahaan itu oleh petinggi PT CLM Helmut Hermawan. Dia juga menyebut istri Eddy diminta menduduki posisi yang sama.
Baca juga: Kasus Wamenkumham Dinilai ICW Cepat Diproses, KPK: Cepat Atau Lambat Kita Dicurigai
Namun, Eddy menolak tawaran itu. Petinggi perusahaan tersebut lantas mencoba melobi anaknya namun hasilnya juga tetap sama.
"Helmut yang minta Profesor (Eddy) menjadi Komisaris tapi ditolak mentah-mentah oleh Profesor. Diminta istri dan anaknya juga ditolak oleh beliau," ucap Ricky.
Baca juga: Bareskrim Proses Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Wamenkumham
Penolakan dilakukan Eddy untuk menghindari konflik kepentingan. Sebab, dia merupakan pejabat negara dan wajib menghindari kemungkinan tersebut.
Ricky menyebut Eddy menawarkan Advokat Yosi Andika Mulyadi dan mantan Asisten Pribadinya Yogi Ari Rukmana untuk menduduki posisi tersebut. Yosi dipilih karena pernah bekerja sama dengan PT CLM.
"Bagaimana menggunakan (Yosi)? kebetulan dia adalah sebagai lawyers-nya (PT CLM). Kemudian ada satu lagi (Yogi) yang kebetulan statusnya sama bukan aparatur sipil negara," ujar Ricky.
Yosi dan Yogi bukan asisten pribadi Eddy saat menjabat sebagai wamenkumham. Keduanya merupakan pihak swasta yang tidak diikat dengan peraturan ketat untuk aparatur sipil negara (ASN).
Sehingga, lanjut Ricky, kabar yang menyebut kliennya menitipkan asisten pribadi menjadi komisaris adalah salah. Dia juga menegaskan pilihan Yosi dan Yogi untuk menerima atau menolak posisi tersebut tidak berkaitan dengan Eddy.
"Pemilihan jadi komisaris tidak ada relevansinya kepada Pak Prof Eddy. Memang dia (Yosi) seorang lawyers. Tidak ada relevansinya dengan wamen," tutur Ricky. (Can/Z-7)
Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa pada Jumat, 2 Januari 2026, meski disebut sebagai 'hari kejepit nasional'.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
METODE kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan aparatur sipil negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved