Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI III DPR telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan enam dari sembilan peserta calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial (KY). Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) menjelaskan seleksi berlangsung lancar dengan waktu yang leluasa untuk mengetahui secara rinci setiap profil calon hakim agung.
“Enam dari sembilan yang sudah kami seleksi ada yang cukup baik dalam menjawab pertanyaan kami tapi ada juga yang tidak mampu memberikan jawaban yang berkualitas. Tadi juga ada beberapa calon yang tidak menguasai materinya. Ini yang adi pertimbangan kami nanti tapi itu akan kami serahkan kepada fraksi,” jelas Tobas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3).
Para anggota DPR selain mendapatkan dokumen, rekamanan dan jejak rekam calon hakim dari KY juga mendapatkan dokumen lainnya dari berbagai pihak termasuk nilai harta kekayaan para peserta tersebut.
Baca juga : DPR Pertanyakan Keseriusan KY Seleksi Hakim Ad Hoc HAM
“Kami juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan terlebih dulu dokumen dari KY baik makalah dan hasil wawancara dan rekam jejak,” jelasnya.
Selanjutnya, Selasa (28/3) Komisi III akan melanjutkan seleksi terhadap tiga calon hakim yang tersisa. Setelah dilakukan seleksi Komisi III selanjutnya akan melakukan diskusi hingga akhirnya bisa memberikan keputusan.
Baca juga : Pengamat : Jangan Lagi Isu 'Anak Emas' Pengisian Jabatan Pimpinan MA Muncul
“Pekan ini targetnya harus selesai. Besok jika sudah didiskusikan maka bisa diputuskan,” ucapnya.
Sementara itu dalam seleksi tersebut anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mencecar calon hakim agung Lucas Prakoso. Dia meminta jawaban jujur Lucas terkait apa yang mendasari untuk menjadi hakim agung.
“Saya minta Anda jujur apa yang membuat Anda mau jadi hakim agung tolong jangan jawab dengan jawaban normatif,” tegasnya.
Dia juga menanyakan cara Lucas nantinya memilah perkara perdata sebab setiap tahunnya dokumen perkara perdata bisa mencapai lebih dari 38 ribu perkara. Selain itu, mantan juru bicara KPK ini juga mempertanyakan maksud Lucas yang berada di posisi abu-abu ketika berada di MA.
“Katanya MA benteng terakhir keadilan tapi yang jadi hakim agung memasuki wilayah yang abu-abu. Apa maksudnya?” tanya Johan.
Komisi III DPR telah menyeleksi enam calon hakim agung yakni Lucas Prakoso, Harnoto, M Fatan Riyadh, Sukri sulumin, Heppy Wajongkere dan Lulik Tri Cahyaningrum. (Z-8)
Dua Hakim Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim
KY memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.
Yanto mengatakan belum diterimanya dokumen tersebut membuat MA belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan agenda tersebut merupakan rangkaian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved