Sushila Karki, Hakim Agung Perempuan Pertama yang Kini Jadi Perdana Menteri Nepal

SUSHILA Karki, 73 tahun, kembali mencatat sejarah politik Nepal. Setelah menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua Mahkamah Agung pada 2016, kini ia dipercaya memimpin negara sebagai perdana menteri sementara, hasil desakan generasi muda yang muak dengan korupsi dan nepotisme.

Karki dilantik setelah pemerintahan KP Sharma Oli tumbang akibat gelombang protes berdarah. Penunjukannya lahir dari kesepakatan Presiden Ramchandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel, serta perwakilan gerakan Gen Z yang mengorganisasi protes.

Bagi anak muda Nepal, Karki dianggap simbol integritas. “Kami ingin sosok yang memiliki integritas dan bukan oportunis politik. Ia memenuhi kriteria itu bagi kami,” kata Biraj Aryal, 28 tahun, calon akuntan publik.

Baca juga : Gen Z Guncang Nepal, Mantan Ketua MA Jadi Kandidat Kuat Pemimpin Sementara

“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri, 23 tahun, konten kreator yang terlibat dalam pemungutan suara daring untuk memilih pemimpin transisi. Dari platform inilah nama Karki mengemuka sebagai pilihan utama.

Jejak Panjang di Peradilan

Lahir di Distrik Morang, Karki meniti karier hukum panjang hingga diangkat menjadi hakim agung perempuan pertama Nepal. Reputasinya terbentuk lewat sikap tegas terhadap korupsi. Ia memimpin vonis bersalah terhadap Menteri Informasi dan Komunikasi Jaya Prakash Prasad Gupta dalam kasus korupsi, dan sempat membatalkan penunjukan kepala polisi yang dinilai sarat kepentingan politik.

Langkah itu membuatnya berhadapan dengan partai berkuasa. Pada 2017, ia diguncang mosi pemakzulan yang berujung pada penangguhan sementara jabatannya. Namun gelombang dukungan publik dan sikap Mahkamah Agung akhirnya membuat mosi itu ditarik, memperkuat citranya sebagai penjaga independensi peradilan.

Baca juga : Sushila Karki, Dari Ketua Mahkamah Agung Perempuan Pertama ke Kursi Perdana Menteri Nepal

Analis kebijakan publik Binay Mishra menilai Karki semakin vokal belakangan ini. “Ia menentang cara hakim diangkat yang tidak objektif. Reputasinya terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.

Aktivis Demokrasi

Karki juga bukan orang asing dalam gerakan rakyat. Bersama suaminya, Durga Prasad Subedi, ia aktif dalam gerakan pro-demokrasi pada 1990-an yang mengakhiri monarki absolut di Nepal. Ia sempat dipenjara karena aktivitas politiknya, pengalaman yang kemudian ia tuangkan dalam novel Kara.

Suaminya, yang saat itu menjadi pemimpin muda Partai Kongres Nepal, juga dipenjara karena diduga terlibat dalam pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines untuk mendanai perlawanan terhadap monarki. (I-3)