Sushila Karki, Dari Ketua Mahkamah Agung Perempuan Pertama ke Kursi Perdana Menteri Nepal

SUSHILA Karki, sosok yang kini didorong generasi muda Nepal untuk memimpin pemerintahan sementara, dikenal sebagai tokoh dengan sikap keras terhadap praktik korupsi. 

Ia pernah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal pada Juli 2016 hingga Juni 2017.

Karier hukumnya dimulai sejak 1979 di Biratnagar sebagai advokat. Gen Z Nepal menilai kiprah Karki selama berkarier yudisial sarat integritas, meski beberapa keputusannya sempat diperdebatkan para legislator.

Baca juga : Discord Antar Sushila Karki ke Kursi PM Nepal

Lahir pada 7 Juni 1952 sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara, Karki menempuh pendidikan hukum dan ilmu politik di sejumlah perguruan tinggi ternama: meraih BA dari Mahendra Morang Campus (1972), MA Ilmu Politik dari Universitas Hindu Banaras (1975), serta sarjana hukum dari Universitas Tribhuvan (1978).

Ia ditetapkan sebagai advokat senior pada 2007, kemudian dipercaya sebagai hakim ad hoc Mahkamah Agung pada 2009, dan tiga tahun kemudian diangkat menjadi hakim tetap.

Pada 2017, kiprahnya sempat terganggu setelah Partai CPN (Maoist Centre) dan Nepali Congress melayangkan mosi pemakzulan terkait dugaan keberpihakan dalam putusan pengangkatan kepala kepolisian. Mosi itu akhirnya ditarik kembali setelah mendapat penolakan publik dan intervensi Mahkamah Agung.

Baca juga : Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara

Beberapa putusan penting Karki antara lain perkara Prithivi Bahadur Pandey v. Pengadilan Distrik Kathmandu yang menyoroti pencetakan uang kertas polimer di Australia, serta Om Bhakta Rana v. CIAA/Pemerintah Nepal terkait praktik korupsi dalam misi penjaga perdamaian.

Selain karya yudisial, Karki juga aktif menulis. Ia menerbitkan novel Kara, yang terinspirasi dari pengalamannya saat dipenjara di Biratnagar pada era gerakan prodemokrasi, serta buku autobiografi Nyaya.

Kini, setelah pengunduran diri mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli, nama Karki mengemuka sebagai figur konsensus di kalangan generasi muda yang memanfaatkan platform digital untuk menjaring aspirasi politik. Dalam dialog virtual, Karki menegaskan kesediaannya memimpin kabinet sementara.

“Masalah di Nepal selalu ada sejak dulu. Situasi kini sangat berat,” ujarnya dikutip dari Deccan Herald.

“Namun kita akan bekerja bersama untuk pembangunan Nepal. Kami akan mencoba membuka lembaran baru bagi negeri ini.”

Dukungan terhadap Karki juga datang dari Wali Kota Kathmandu, Balen Shah. 

“Saya sepenuhnya mendukung usulan agar mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki memimpin pemerintahan transisi. Ini bukti kematangan generasi muda,” tulisnya melalui akun Facebook.

Selain Karki, nama mantan CEO Nepal Electricity Board Kulman Ghising sempat diajukan. Namun, media lokal The Himalayan Post menyebut para demonstran generasi Z akhirnya menyepakati Karki sebagai satu-satunya kandidat. (Z-1)