Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
INDIKATOR Politik Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada periode Februari-Maret 2023.
Berdasarkan hasil survei, Kejaksaan Agung (Kejagung) berada pada posisi pertama lembaga penegak hukum yang dipercaya publik.
Kejagung berada di posisi pertama dengan presentase 72,6%. Angka kepuasan itu lebih tinggi dari pengadilan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengadilan di urutan kedua dengan persentase reponden percaya 68,5% dan KPK menduduki urutan ketiga dengan 65,1%.
Tidak hanya itu, dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga untuk pemberantasan korupsi, Kejagung juga menempati posisi pertama dengan persentase 68,8%.
"Hasil survei ini menunjukkan bahwa Kejagung masih menjadi lembaga yang cukup dipercaya oleh masyarakat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ungkap Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (27/3/2023).
Sementara itu, dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga, Kejagung berada di posisi ketiga di bawah TNI dan Presiden. Kejagung meraih persentase 68,3%.
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung," ujar Ketut.
"Hasil survei ini tidak akan membuat kami puas, justru jadi semangat untuk terus meningkatkan kinerja demi masyarakat," pungkas Ketut.
Adapun survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Survei memakai metode pengambilan sampel acak sederhana, melibatkan 1.200 responden, dan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih, disebutkan telah diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. (P-2)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved