Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
INDIKATOR Politik Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada periode Februari-Maret 2023.
Berdasarkan hasil survei, Kejaksaan Agung (Kejagung) berada pada posisi pertama lembaga penegak hukum yang dipercaya publik.
Kejagung berada di posisi pertama dengan presentase 72,6%. Angka kepuasan itu lebih tinggi dari pengadilan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengadilan di urutan kedua dengan persentase reponden percaya 68,5% dan KPK menduduki urutan ketiga dengan 65,1%.
Tidak hanya itu, dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga untuk pemberantasan korupsi, Kejagung juga menempati posisi pertama dengan persentase 68,8%.
"Hasil survei ini menunjukkan bahwa Kejagung masih menjadi lembaga yang cukup dipercaya oleh masyarakat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ungkap Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (27/3/2023).
Sementara itu, dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga, Kejagung berada di posisi ketiga di bawah TNI dan Presiden. Kejagung meraih persentase 68,3%.
"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung," ujar Ketut.
"Hasil survei ini tidak akan membuat kami puas, justru jadi semangat untuk terus meningkatkan kinerja demi masyarakat," pungkas Ketut.
Adapun survei terkait tingkat kepercayaan terhadap lembaga dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Survei memakai metode pengambilan sampel acak sederhana, melibatkan 1.200 responden, dan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih, disebutkan telah diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. (P-2)
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved