Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan tak mempermasalahkan dengan aturan larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Gus Yahya menilai acara buka bersama (bukber) selama ini cenderung sekadar pesta.
"Selama ini orang bikin buka bersama itu untuk apa? Jangan dibikin seolah-olah (bukber) itu pesta besar makan-makan, enggak perlu saya kira itu ya," ujarnya usai kegiatan di Istana Negara (24/3).
Baca juga: Presiden Dicap Anti-Islam, Menag: Presiden Sangat Concern Terhadap Islam
Dia berpendapat hakikatnya buka puasa bersama lebih baik dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Yahya menyarankan masyarakat mengubah kebiasaan acara buka bersama.
"Kalau buka untuk bagi-bagi ke fakir miskin atau orang-orang yang terjebak macet di jalan dan sebagainya ya dibikin saja. Saya kira itu penting," tegasnya.
Baca juga: Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat
Gus Yahya lalu bercerita tentang kebiasaan orang NU yang justru keberatan jika diundang ke acara buka bersama. Sebab pada umumnya warga NU takut kelewat salat Tarawih kalau mengikuti kegiatan buka bersama.
"Saya itu paling takut kalau diundang buka bersama. Kami itu kalau di NU habis shalat Maghrib itu kita sudah siap-siap tarawih, habis salat Tarawih baru ada kegiatan," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar tidak ada buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah. Permintaan tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga. Arahan Presiden Jokowi itu tercantum dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah ingin ASN dan pejabat negara menerapkan pola hidup sederhana selama bulan suci Ramadan 1444 H.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," kata Pramono dalam keterangannya dalam YouTube Sekretariat Presiden. (REN/Z-7)
Sebagai wujud kepedulian sesama, Daya Group Bandung Jawa Barat (Jabar) mengadakan acara buka puasa bersama di Ramadan 1446 Hijriah, dengan mengundang anak-anak dari panti asuhan.
Sebagai identitas bangsa, kebudayaan berperan strategis memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Yayasan Pulung Pinasti adalah lembaga sosial masyarakat independen dan nonprofit yang didirikan pada 2009 dari laboratorium pengembangan masyarakat seniman dan aktivis kampus.
Menara Peninsula Hotel Jakarta merayakan bulan suci Ramadhan dengan menggelar acara buka puasa bersama anak-anak dari Yayasan Al-Ma’ruf di Merica Ballroom.
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung dan Zest Sukajadi Bandung, mengadakan acara sosial Ramadan dengan membagikan takjil dan menggelar buka puasa bersama.
Acara ini selain untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, juga sebagai salah satu cara untuk mempererat hubungan kekeluargaan Partai NasDem.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved