Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan tak mempermasalahkan dengan aturan larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Gus Yahya menilai acara buka bersama (bukber) selama ini cenderung sekadar pesta.
"Selama ini orang bikin buka bersama itu untuk apa? Jangan dibikin seolah-olah (bukber) itu pesta besar makan-makan, enggak perlu saya kira itu ya," ujarnya usai kegiatan di Istana Negara (24/3).
Baca juga: Presiden Dicap Anti-Islam, Menag: Presiden Sangat Concern Terhadap Islam
Dia berpendapat hakikatnya buka puasa bersama lebih baik dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Yahya menyarankan masyarakat mengubah kebiasaan acara buka bersama.
"Kalau buka untuk bagi-bagi ke fakir miskin atau orang-orang yang terjebak macet di jalan dan sebagainya ya dibikin saja. Saya kira itu penting," tegasnya.
Baca juga: Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat
Gus Yahya lalu bercerita tentang kebiasaan orang NU yang justru keberatan jika diundang ke acara buka bersama. Sebab pada umumnya warga NU takut kelewat salat Tarawih kalau mengikuti kegiatan buka bersama.
"Saya itu paling takut kalau diundang buka bersama. Kami itu kalau di NU habis shalat Maghrib itu kita sudah siap-siap tarawih, habis salat Tarawih baru ada kegiatan," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar tidak ada buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah. Permintaan tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga. Arahan Presiden Jokowi itu tercantum dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah ingin ASN dan pejabat negara menerapkan pola hidup sederhana selama bulan suci Ramadan 1444 H.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana," kata Pramono dalam keterangannya dalam YouTube Sekretariat Presiden. (REN/Z-7)
Hotel Santika Premiere ICE-BSD City siap memanjakan tamu dengan hidangan terbaik melalui promo bertajuk “Iftar Mubarak”.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf hadiri buka puasa bersama di DPP Nasdem. Ia menegaskan Ramadan jadi momentum perkuat silaturahmi dan persatuan lintas partai.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Para tamu diundang untuk menikmati Iftar Buffet Dinneristimewa dengan menu tematik Indonesia seperti Lamb Ouzi, Ta’jil Island, serta ragam hidangan internasional.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved