Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan siap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait larangan berbuka puasa bersama. Meski ada yang mengecap Presiden sebagai anti-Islam.
"Itu bukan larangan tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi situasi. lah kita sebagai anak buah ya pasti akan mengikuti dong arahan presiden," terang Menag, sesuai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3).
Menag tidak ambil pusing dengan pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut larangan menggelar buka bersama, bisa membuat presiden dicap anti-Islam. Menag menegaskan presiden perhatian terhadap umat Islam.
Baca juga: Kemenkeu akan Laksanakan Arahan Presiden soal Larangan Buka Bersama
"Enggak kok. Buka bersama kok. Enggak lah presiden sangat concern (perhatian) terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," ucapnya.
Diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (23/3), sore menjelaskan bahwa arahan presiden itu hanya ditujukan bagi jajaran menteri koordinator, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan kepala lembaga negara serta aparatur sipil negara (ASN). Arahan itu diambil dengan alasan kehati-hatian karena pandemi belum berakhir.
Baca juga: Pemerintah Perbolehkan Masyarakat Buka Bersama, ASN Diminta Terapkan Hidup Sederhana
Selain itu, jajaran pemerintah, ujar Pramono, mendapat sorotan karena pamer gaya hidup mewah. Oleh karena itu, ASN diminta menerapkan gaya hidup sederhana. Sedangkan masyarakat umum, terang Pramono, diperbolehkan menggelar buka bersama. (Z-3)
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
KPK sudah menyita beberapa bukti dari sejumlah lokasi, terkait kasus ini. Sebagian berupa dokumen, alat elektronik, sampai aset terkait perkara.
Dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus dijual seharga Rp300 juta per orang.
KPK menggeledah empat lokasi di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2024
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved