Tangkap Lukas Enembe, KPK Klaim Hentikan Elite Papua Pesta Pora

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan kesejahteraan masyarakat Papua umumnya minim lantaran elite kerap berpesta pora dengan memakai uang dari pemerintah pusat. Salah satu langkah KPK untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat Papua yaitu berhasil mengungkap korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Data-data statistik tentang ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang itulah yang terjadi ketika 'elite' daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta pora. KPK telah menghentikan pesta pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun," kata Firli melalui keterangan tertulis, hari ini.

Firli menilai para elite di Papua terlalu sering memainkan uang yang bukan merupakan haknya. Hal itu diyakini karena faktor jarak Papua yang jauh dari pemerintah pusat.

"Terlalu sering, mungkin karena jarak dan situasi Papua yang jauh dari pusat pemerintahan, pemberitaan, dan pengawasan," ujar Firli.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Papua Dukung KPK Usut Kasus Lukas Enembe

Firli mengatakan elite di Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara. Tindakan perampokan uang negara dan korupsi yang mereka lakukan itu adalah atas nama rakyat.

"Faktanya, tidak ada pembangunan apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut, kecuali kemiskinan dan kesengsaraan; kita pun menjadi ingat kata-kata Pope Francis mengatakan, korupsi dibayar oleh kemiskinan (corruption is paid by the poor)," ujar Firli.

Masyarakat Papua, kata Firli, sudah sadar dan berpihak pada hukum Indonesia. Warga bumi cendrawasih sudah berani melaporkan adanya dugaan korupsi demi kesejahteraan wilayahnya.

"Seluruh masyarakat Papua telah lama sadar dan sangat membutuhkan keberpihakan hukum Indonesia, untuk memberantas elite-elite dan pejabat yang berpesta pora, menggunakan uang otonomi khusus atau anggaran Papua," ungkap Firli.

KPK menangkap Lukas Enembe saat makan siang di Jayapura, Papua pada Selasa siang, 10 Januari 2023. Kader Partai Demokrat itu ditangkap karena telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan rasuah.(OL-4)