Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi, meminta Kepala Kepolisian Indonesis, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, mengantisipasi pergeseran gerakan jaringan terorisme seperti sasaran perekrutan calon teroris dan peta wilayah.
"Kapolri harus mengantisipasi pergeseran pergerakan jaringan terorisme ke segala lapisan. Seperti pergeseran sasaran perekrutan calon terorisme maupun pergeseran peta wilayah dari Pulau Jawa ke Sumatera," kata dia.
Pernyataan itu terkait Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri yang menangkap dua personel Polda Lampung karena diduga menyuplai amunisi senjata api kepada terduga teroris.
Ia menilai polisi dan pemangku kepentingan lainnya harus dapat melakukan tindakan cepat dalam melakukan penangkapan terhadap jaringan terorisme untuk mencegah munculnya sel sel baru di tubuh kepolisian yang terlibat jaringan terorisme.
Ia menyesalkan ada dua anggota Polda Lampung yang ditangkap Densus 88 Anti-teror karena jika terbukti terlibat jaringan teroris, maka ancaman terorisme semakin nyata dan telah masuk ke segala lapisan.
Baca juga : Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah
"Bukti bahwa terorisme telah masuk ke segala lapisan, tidak hanya pada masyarakat biasa, namun sudah memasuki aparat penegak hukum dan keamanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan kehati-hatian seluruh pemangku kepentingan terkait," ujarnya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu juga berharap Polri menjaga situasi kondusif menjelang akhir tahun 2022, yaitu perayaan Natal dan Tahun Baru.
Menurut dia, jangan sampai polisi kecolongan dan terjadi sebuah hal yang tidak harapkan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini.
"Polri harus dapat meyakinkan masyarakat dengan menjaga stabilitas keamanan menjelang akhir tahun, perketat pintu masuk lalu lintas orang dan barang yang menghubungkan berbagai provinsi baik darat, laut dan udara," katanya. (Ant/OL-7)
Polri akui kelemahan dan janji evaluasi peran Brimob di pengamanan sipil usai desakan YLBHI. Hal ini menyusul kasus Bripda MS yang tewaskan siswa di Tual.
Polri serahkan berkas perkara oknum Brimob Bripda MS, tersangka penganiayaan siswa di Tual, ke Kejaksaan. Tersangka resmi dipecat (PTDH) dan terancam 15 tahun penjara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mewanti-wanti jajaran Polri agar tidak menjadikan instruksi tes urine serentak sebagai formalitas belaka
ANGGOTA Kompolnas Choirul Anam memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda MS.
Pakar UI Rissalwan Habdy Lubis mengungkap penyebab kekerasan polisi terus berulang. Dari konsep Habitus hingga motivasi keliru saat rekrutmen. Simak ulasannya.
Pengamat mendesak Polri untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul kembali terulangnya aksi kekerasan oleh oknum anggota Brimob terhadap pelajar di Tual, Maluku
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved