Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi, meminta Kepala Kepolisian Indonesis, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, mengantisipasi pergeseran gerakan jaringan terorisme seperti sasaran perekrutan calon teroris dan peta wilayah.
"Kapolri harus mengantisipasi pergeseran pergerakan jaringan terorisme ke segala lapisan. Seperti pergeseran sasaran perekrutan calon terorisme maupun pergeseran peta wilayah dari Pulau Jawa ke Sumatera," kata dia.
Pernyataan itu terkait Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri yang menangkap dua personel Polda Lampung karena diduga menyuplai amunisi senjata api kepada terduga teroris.
Ia menilai polisi dan pemangku kepentingan lainnya harus dapat melakukan tindakan cepat dalam melakukan penangkapan terhadap jaringan terorisme untuk mencegah munculnya sel sel baru di tubuh kepolisian yang terlibat jaringan terorisme.
Ia menyesalkan ada dua anggota Polda Lampung yang ditangkap Densus 88 Anti-teror karena jika terbukti terlibat jaringan teroris, maka ancaman terorisme semakin nyata dan telah masuk ke segala lapisan.
Baca juga : Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah
"Bukti bahwa terorisme telah masuk ke segala lapisan, tidak hanya pada masyarakat biasa, namun sudah memasuki aparat penegak hukum dan keamanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan kehati-hatian seluruh pemangku kepentingan terkait," ujarnya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu juga berharap Polri menjaga situasi kondusif menjelang akhir tahun 2022, yaitu perayaan Natal dan Tahun Baru.
Menurut dia, jangan sampai polisi kecolongan dan terjadi sebuah hal yang tidak harapkan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini.
"Polri harus dapat meyakinkan masyarakat dengan menjaga stabilitas keamanan menjelang akhir tahun, perketat pintu masuk lalu lintas orang dan barang yang menghubungkan berbagai provinsi baik darat, laut dan udara," katanya. (Ant/OL-7)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved