Kamis 03 November 2022, 20:24 WIB

Firli Pastikan Lukas Enembe Tidak Dipolitisasi

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Firli Pastikan Lukas Enembe Tidak Dipolitisasi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Papua diusut berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup. Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan tidak dipolitisasi.

"Tidak ada politisasi, opini, kriminalisasi. Ini murni berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi peristiwa pidana," kata Firli dalam keterangannya, Kamis, 3 November 2022.

Firli juga menegaskan pihaknya masih sesuai dengan aturan hukum dalam memproses Lukas dalam kasusnya. hingga kini, kata dia, pencarian bukti masih dilakukan.

"Karena itu KPK melakukan penyidikan, mengumpulkan keterangan dan bukti, sehingga kita semua paham terkait perkara ini jadi terang benderang dan menemukan tersangkanya itu," ucap Firli.

Sebelumnya, KPK disebut telah rampung memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Penggalian informasi terhenti karena kondisi kesehatan Lukas.

"Pemeriksaan sudah selesai, Pak Lukas karena sakit, pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan alasan sakit," kata Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, saat dikonfirmasi, Kamis, 3 November 2022.

Roy mengatakan kliennya sempat diperiksa oleh dokter yang dibawa KPK. Tim medis kemudian menyatakan Lukas tidak bisa melanjutkan pemeriksaan. (OL-4)

Baca Juga

dok.Ant

Saat Gus Mus, Iwan Fals, Kang Emil dan Sujiwo Tejo Merespon Kode Rambut Putih Jokowi

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 01 Desember 2022, 05:51 WIB
SOAL kode "rambut putih" hari-hari belakangan ramai jadi perbincangan netizen, usai Presiden Joko Widodo menyinggungnya sebagai...
Dispenal

Penunjukkan Yudo Margono Dinilai sebagai Upaya Pemenuhan Janji Politik Jokowi

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Rabu 30 November 2022, 22:21 WIB
Penunjukkan Yudo Margono dinilai sebagai upaya pemenuhan janji politik menjadikan Indonesia sebagai poros maritim...
MI/Adam Dwi

MK Tolak Permohonan Advokat Soal Saksi Dapat Pendampingan Hukum

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 30 November 2022, 21:06 WIB
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya