Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
GUBERNUR Papua Lukas Enembe membantah tudingan telah menerima suap dan gratifikasi. Dugaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilainya salah.
"Apa yang saya rampok? Saya mengurus rakyat saya, bukan merampok," kata Lukas melalui keterangan tertulis, Rabu (26/10).
Lukas membantah telah menerima uang haram. Selain itu, Lukas juga menegaskan tidak mengondisikan orang untuk menjaga rumahnya.
"Kita tidak panggil, semua datang sendiri, tidak kita bayar," ujar Lukas.
Baca juga: Lukas Enembe Siap Diperiksa Dokter KPK
Lukas juga menyatakan kesediannya untuk diperiksa penyidik KPK di kediamannya. Keamanan para penyidik saat meminta keterangan dijamin.
"Pamdam pun juga menyatakan siap mengamankan kedatangan penyidik KPK," ucap Lukas.
KPK dibantu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) segera memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Penegak hukum setempat diminta menggencarkan sosialisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE (Lukas Enembe) dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, tidak untuk menjemput paksa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/10).
KPK tidak mau ada kesalahpahaman saat tim medis datang ke rumah Lukas di Papua. Lembaga Antikorupsi itu juga khawatir pemerintahan Papua terganggu jika sosialisasi tidak digencarkan. (OL-1)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved