Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Papua Lukas Enembe membantah tudingan telah menerima suap dan gratifikasi. Dugaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilainya salah.
"Apa yang saya rampok? Saya mengurus rakyat saya, bukan merampok," kata Lukas melalui keterangan tertulis, Rabu (26/10).
Lukas membantah telah menerima uang haram. Selain itu, Lukas juga menegaskan tidak mengondisikan orang untuk menjaga rumahnya.
"Kita tidak panggil, semua datang sendiri, tidak kita bayar," ujar Lukas.
Baca juga: Lukas Enembe Siap Diperiksa Dokter KPK
Lukas juga menyatakan kesediannya untuk diperiksa penyidik KPK di kediamannya. Keamanan para penyidik saat meminta keterangan dijamin.
"Pamdam pun juga menyatakan siap mengamankan kedatangan penyidik KPK," ucap Lukas.
KPK dibantu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) segera memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Penegak hukum setempat diminta menggencarkan sosialisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE (Lukas Enembe) dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, tidak untuk menjemput paksa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/10).
KPK tidak mau ada kesalahpahaman saat tim medis datang ke rumah Lukas di Papua. Lembaga Antikorupsi itu juga khawatir pemerintahan Papua terganggu jika sosialisasi tidak digencarkan. (OL-1)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved