Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
GUBERNUR Papua Lukas Enembe membantah tudingan telah menerima suap dan gratifikasi. Dugaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilainya salah.
"Apa yang saya rampok? Saya mengurus rakyat saya, bukan merampok," kata Lukas melalui keterangan tertulis, Rabu (26/10).
Lukas membantah telah menerima uang haram. Selain itu, Lukas juga menegaskan tidak mengondisikan orang untuk menjaga rumahnya.
"Kita tidak panggil, semua datang sendiri, tidak kita bayar," ujar Lukas.
Baca juga: Lukas Enembe Siap Diperiksa Dokter KPK
Lukas juga menyatakan kesediannya untuk diperiksa penyidik KPK di kediamannya. Keamanan para penyidik saat meminta keterangan dijamin.
"Pamdam pun juga menyatakan siap mengamankan kedatangan penyidik KPK," ucap Lukas.
KPK dibantu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) segera memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Penegak hukum setempat diminta menggencarkan sosialisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE (Lukas Enembe) dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, tidak untuk menjemput paksa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/10).
KPK tidak mau ada kesalahpahaman saat tim medis datang ke rumah Lukas di Papua. Lembaga Antikorupsi itu juga khawatir pemerintahan Papua terganggu jika sosialisasi tidak digencarkan. (OL-1)
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita lebih dari 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved