Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENGACARA Gubernur Papua Stefanus Roy Rening menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa tim dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Betul, Gubernur Papua sudah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa kesehatan oleh tim dokter KPK yang akan dilakukan di kediaman pribadi di Koya Tengah, Jayapura," kata Rening kepada wartawan, di Jayapura, hari ini.
Dia mengakui, sudah bertemu Gubernur Enembe yang didampingi istri dan anaknya di Koya Tengah, dan dalam pertemuan tersebut terungkap kesediaannya menerima tim dokter KPK.
Selain itu, Gubernur Enembe juga menyatakan bersedia diperiksa penyidik KPK, karena sebelum diperiksa pasti ada pertanyaan "Apakah dalam keadaan sehat atau tidak".
Baca juga: JPU Didorong Koordinasi dengan LPSK Lindungi Saksi Kasus Paniai
"Bila nantinya Gubernur Enembe menyatakan sehat, maka penyidik akan langsung memeriksa beliau. Namun sebaliknya bila menyatakan tidak sehat, maka tim dokter akan memeriksa kesehatannya," kata Rening pula.
Roy Rening didampingi rekannya Allosius Renwarin membenarkan, tim dokter dari Singapura juga akan datang kembali untuk memeriksa kesehatan Gubernur Enembe.
"Saat ini kami masih menunggu informasi dari KPK pemeriksaan dilakukan, " kata Roy Rening,
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Papua, diduga menerimakan uang Rp1 miliar.(OL-4)
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved