Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong meningkatnya tiga sub sistem hukum, yakni substansi hukum (legal substance), subsistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).
"Saya mengusulkan titik beratnya ada di tengah pada aparat dan strukturnya agar terbangun budaya hukum di aparat. Budaya hukum di tingkat elite dan struktur itu belum tumbuh dengan baik," ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam FGD Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi, dan Budaya Hukum" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Baca juga: Nasdem Brebes Solid Menangkan Anies di Pilpres 2024
Ia menegaskan saat ini sistem hukum nasional perlu dievaluasi dari akar rumput agar mafia peradilan dan mafia hukum bisa diberantas secara maksimal.
Mahfud kemudian menyinggung soal kinerja Komisi Yudisial saat ini yang tidak dapat menghukum hakim yang nakal. Menurutnya, Komisi Yudisial seperti tidak ada.
"Akhirnya seperti yang kalian lihat sekarang KY apa dan apa kerjanya? Nggak ada kan? Karena memang sudah dipotong kerjanya. Bukan enggak mau. Kerjanya sangat administratif," jelas Mahfud.
Dia mengajak para kader PDIP turut aktif dalam peningkatan struktur dan budaya hukum di Indonesia agar lebih baik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan hasil FGD hari ini akan dikembangkan lebih lanjut sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam FGD tersebut hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, dan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan serta anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. (Mhd/A-3)
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Sistem pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang terlalu kaku dan formal menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemberantasan mafia peradilan.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
MA menolak permohonan kasasi Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Nurhadi Abdurachman, kembali ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (29/6) dini hari atau selang sehari dari jadwal pembebasannya sesuai putusan pengadilan.
Menurut Maqdir, tidak ada alasan rasional yang membenarkan upaya penyidik KPK kembali menahan kliennya tersebut.
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved