Minggu 25 September 2022, 19:54 WIB

Pendeta Alberth Yoku: Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
Pendeta Alberth Yoku: Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

dok.pribadi
Tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku.

 

PENETAPAN Lukas Enembe (LE) menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal Papua. Di antaranya adalah tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku.

Pendeta Alberth yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura itu menegaskan, tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Gubernur Papua, merupakan tanggung jawab pribadi LE.

“Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik. Maka dalam menjalankan tugas, dia harus ingat dengan Tuhan, dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku di NKRI,” ungkap Alberth, di Sentani, kemarin (24/9).

Pendeta Alberth juga mengimbau agar masyarakat tidak menghalang-halangi proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua. "Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan provokasi dalam bentuk apapun dalam proses hukumnya,” imbau mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.

Dirinya meyakini, KPK bertindak professional terhadap Lukas Enembe, sebagaimana telah ditunjukkan Lembaga antirasuah itu terhadap para bupati di wilayah Papua yang pernah terlibat kasus korupsi.

“Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada Gubernur ataupun bupati-bupati adalah sesuai hukum, sehingga harus diproses sesuai prosedur yang berlaku,” kata Alberth.

Pihaknya juga mengingatkan, agar setiap tokoh masyarakat harus mempunyai sikap profesional dan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan dan kooperatif dengan pihak penegak hukum demi menyelesaikan perkara hukum.

Selain kooperatif, lanjutnya, masyarakat dan tokoh-tokoh Papua juga diimbau menghormati keputusan hukum dan tidak boleh melakukan intervensi agar tidak menimbulkan kesalahan yang memberatkan Gubernur maupun menimbulkan polemik lainnya.

“Masyarakat harus tenang dan mendukung proses hukum yang berlaku yang benar, adil, jujur dan terbuka untuk kepentingan negara,” tutup Pendeta Alberth Yoku. (OL-13)

Baca Juga: Lukas Enembe Diminta Serahkan Rekam Medis Resmi Soal Kesehatannya

Baca Juga

Antara

AmmanPelanggarHAM Trending di Twitter, Warganet Minta DPR Turun Tangan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 12:44 WIB
Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu sempat menyoroti kasus kecelakaan kerja beberapa pekerja yang...
ANTARA/Raisan Al Farisi

BNPT dan Densus 88 Dituntut Minta Maaf karena Lalai Jaga Agus Sujatno

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 09 Desember 2022, 10:48 WIB
Insiden bom bunuh diri di halaman Polsek Astanaanyar oleh mantan narapidana teroris (napiter) itu adalah bentuk kelalaian BNPT dan...
dok.ant

KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 09 Desember 2022, 09:10 WIB
KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya