"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Presiden Jokowi memastikan bahwa perlindungan hukum, sosial, politik untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan," ujar Jokowi.
Kepala negara juga menjanjikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama ke depan. Ia pun menginstruksikan Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk terus bergerak mengungkap kejahatan-kejahatan rasuah yang merugikan negara dan masyarakat.
"Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengatakan masalah itu terus menjadi perhatian serius Pemerintah.
"RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," tandasnya. (OL-13)
