Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah-tengah tantangan berat global, mulai dari pandemi covid-19 hingga perang antara Ukraina dan Rusia, Indonesia mampu menunjukkan kinerja yang apik, baik dari segi penanganan kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
"Kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan," ujar Jokowi sapaan Presiden RI.
Dari aspek ekonomi, pemerintah juga bisa mengendalikan inflasi di level 4,9%. Angka itu jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%.
Selain mampu menjaga tingkat inflasi, pemerintah juga berhasil mengamankan APBN 2022. Sampai pertengahan 2022, kepala negara menyebut APBN surplus Rp106 triliun.
"Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun ini. Dengan begitu, harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," ujar Jokowi.
Kemudian, ekonomi juga berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal kedua 2022. Neraca perdagangan pun surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester pertama tahun ini, total surplus neraca dagang mencapai Rp364 triliun.
"Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hatihati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju," ucapnya.
"Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dalam menghadapi semua tantangan yang melanda seluruh dunia, Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Data Ekonomi Mencemaskan Bank Sentral Tiongkok Pangkas Suku Bunga Bank
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved