Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) meminta kepastian hukum soal pembentukan partai lokal, khususnya di wilayah Papua.
Hal itu diungkapkan Ketua MRP Timotius Murib saat melakukan audiensi ke KPU bahas Pemilu dan Pilkada di Papua, Selasa (2/8).
Menurutnya, aspirasi ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2002.
"Sehingga sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi kira-kira pemilih masyarakat orang asli Papua punya hak memilih dan dipilih," ungkap Timotius, di Gedung KPU, Selasa (2/8).
Tak hanya itu, Matius juga menyampaikan soal keresahannya ke KPU terkait belum meratanya hak pemilih di Papua.
"MRP akan memastikan kepastian hukum konstitusi kepada pemilih Orang Asli Papua di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua," tegasnya.
Baca juga: Mahfud MD Menampik Anggaran Pemilu Masih Kurang
Apalagi, syarat untuk menjadi pemilih Pemilu 2024 ialah harus memiliki E-KTP.
Sementara mayoritas orang asli Papua di 29 Kabupaten/Kota di Bumi Cendrawasih ini belum semuanya memiliki E-KTP.
"Sehingga Pemerintah khususnya KPU RI harus memastikan kepada orang asli Papua diikutsertakan ke dalam pemilu," tuturnya.
"Dan ini dipercepat ada regulasi yang memang dipercepat untuk orang asli Papua untuk memilih," tambahnya.
Matius menerangkan 10 daerah pegunungan di Papua, mayoritas warganya belum memiliki E-KTP.
Maka, Matius mewakili MRP meminta KPU RI untuk turut mendorong masyarakat warga asli Papua untuk segera melakukan rekaman E-KTP supaya bisa terdaftar sebagai pemilih dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. (OL-4)
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq hadir langsung di SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, untuk menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Selasa (25/11).
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved