Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
ALIANSI Mahasiswa Untuk Keadilan Investasi (AMUK) dan Aliansi Warga Muara Enim-Lahat meminta pemerintah membentuk satgas mafia hukum untuk memberantas sengkarut penanganan kasus pidana maupun perdata.
"Kami menaruh harapan besar agar dapat mengatasi permasalahan mafia hukum," kata Koordinator AMUK dan Aliansi Warga Muara Enim-Lahat, Gopal Tamil di Jakarta, Kamis (21/7).
Gopal menyebutkan, salah satu dugaan masalah mafia hukum yang terjadi membelit PT TIE hingga berimbas kepada nasib pekerja. Gopal menuturkan perselisihan antara debitur dan kreditur PT TIE belum reda sehingga berdampak iklim investasi di Indonesia.
Gopal menduga oknum aparat penegak hukum dan kreditur terlibat pengambilan aset perusahaan pertambangan PT TIE tersebut. Gopal menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap pengusaha terkait pandemi Covid-19.
Ia menyebutkan, kebijakan Presiden Jokowi terkait relaksasi kredit bagi pengusaha merupakan kemudahan untuk tetap menjaga dunia usaha dan perekonomian di Indonesia. "Bahkan pemerintah memberikan ruang penangguhan," tuturnya.
Gopal menilai kebijakan Presiden Jokowi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup membantu pengusaha dengan membuat skema berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 untuk restrukturisasi dan relaksasi terhadap dunia usaha. Selain itu, Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL memerintahkan penegak hukum mengembalikan aset milik PT Titan Infra Energy yang sempat diperkarakan.
Berdasarkan putusan praperadilan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka Gopal menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753 /XII/2021/SPKT/BARESKRIM.POLRI tidak sah dan PT TIE mendapatkan hak pengembalian aset. Gopal mengharapkan perangkat pemerintah menjalankan kebijakan relaksasi yang dikeluarkan Jokowi untuk kemudahan pertumbuhan investasi di Indonesia, seperti cicilan kredit akibat pandemi sejak April 2020. (Ant/OL-15)
Memberantas mafia peradilan perlu dimulai dari putusan dan kinerja hakim di MA yang sesuai dengan fakta yang ada atau tanpa diiming-imingi sesuatu
Dian Sastrowardoyo akan berperan sebagai Lasja, ibu rumah tangga yang hidupnya berubah 180 derajat akibat bisnis gelap yang dijalankan oleh kelompok Mafia 9 Naga
Paguyuban Petani Mandiri Pangan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap mafia tambang.
KETUA Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin meluruskan isu seputar pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, yang seolah lembaganya menyerah dalam memberantas makelar kasus.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved