Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap mafia tambang.
IPW meminta Presiden Jokowi membentuk satuan tugas khusus (satgasus) yang bertugas menertibkan mafia yang banyak dibekingi oleh aparat penegak hukum.
Satgasus, menurut IPW, idealnya dikepalai Menko Polhukam Mahfud MD sebagaimana Presiden memberi penugasan kepada Menko Polhukam dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.
"Yang meresahkan para pengusaha dan investor tambang saat ini adalah praktik mafia yang menggunakan pola 'hostile take over' atau upaya paksa mengambil alih saham perseroan tambang dengan proses hukum yang terlihat legal," kata Sugeng dalam diskusi media bertajuk ”Beking Aparat di Balik Mafia Tambang” yang digelar Sorogan Journalist Forum di Jakarta, Rabu (21/12).
Hostile take over biasanya diawali dengan perjanjian kerja sama atau pembelian saham perseroan resmi yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Namun, melalui jaringan atau network yang kuat, utamanya di lembaga-lembaga hukum, mereka kemudian mengambil alih paksa saham perusahaan secara murah.
Baca juga: Bongkar Jaringan Mafia Tambang di Kalteng, GAPTA Gandeng LCKI
"Jadi, mereka sebenarnya tidak berniat berinvestasi, tapi memang hendak mencaplok perusahaan resmi dengan proses hukum yang terlihat legal," urai Sugeng.
Misalnya yang terjadi pada PT Citra Lampia Mandiri (CLM), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Mula-mula, CLM diajak kerja sama PT Aserra Mineralindo Investama (AMI), dengan kesepakatan AMI setor modal sebesar USD 28,5 juta.
Namun, baru setor USD 2 juta, pihak AMI sudah mengklaim kepemilikan, dilanjutkan dengan melakukan penyerobotan lahan tambang.
AMI yang dipimpin Zainal Abidinsyah Siregar tercatat sebagai anak perusahaan PT Apexindo Pratama Duta, Tbk. Sebuah perusahaan terbuka.
"Dalam kasus ini, oknum bahkan pejabat polisi memang nyata ikut menjadi bagian dari mafia itu," lanjut Sugeng.
Khusus terhadap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, IPW mengingatkan bahwa tugas polisi adalah melakukan penegakan hukum secara adil. Artinya, tidak berpihak kepada yang sedang berperkara.
Mengutip paparan Helmut Hermawan, praktisi tambang yang juga pemilik sah PT CLM, mafia yang menzalimi dirinya memang bertindak sangat sistematis.
Setelah mentransfer dana, meski angkanya jauh di bawah kewajiban, mereka bisa memaksakan menggelar RUPS -- yang notabene ilegal -- hingga melakukan penyerobotan lahan.
Helmut menuturkan, mafia tambang itu antara lain memanfaatkan celah dari Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM, yang memberi kepercayaan kepada pejabat notaris untuk melakukan eksekusi yang tidak dibenarkan secara hukum.
Hal Itu sebabnya, lanjut Helmut, pihaknya meminta perlindungan hukum.
”Dasarnya, perusahaan kami (CLM) di Malili telah diambil secara ekstra yudisial dengan cara kekerasan. Kasus ini semakin membuat miris karena mereka mendapatkan perlindungan dari oknum aparat penegak hukum,” paparnya.
Terkait keterlibatan oknum polisi sebagai beking kasus hukum ini, CLM sudah mengadukan lima anggota Polri dari jajaran Polda Sulawesi Selatan ke Divisi Propam Mabes Polri. Disusul kemudian dengan melaporkan kasus ini ke Kantor Menko Polhukam.
”Buat kami, mafia tambang dan beking aparat bukan cuma masalah CLM. Ia sudah menjadi PR besar bagi pemerintah dalam upaya menjaga iklim investasi, baik untuk investor dalam maupun luar negeri,” kata Helmut, yang juga hadir dalam diskusi.
Helmut Hermawan memastikan, industri penambangan nikel di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Apalagi, selain padat modal, industri ini juga padat karya.
Hal ini terkait dengan kemampuan industri ini dalam menyerap banyak tenaga kerja di lingkungan sekitar area penambangan. CLM sendiri sejauh ini telah menyerap lebih dari 2.000 kepala keluarga sebagai karyawan, kontraktor, dan subkontraktor di pertambangan mereka. (RO/OL-09)
Memberantas mafia peradilan perlu dimulai dari putusan dan kinerja hakim di MA yang sesuai dengan fakta yang ada atau tanpa diiming-imingi sesuatu
Dian Sastrowardoyo akan berperan sebagai Lasja, ibu rumah tangga yang hidupnya berubah 180 derajat akibat bisnis gelap yang dijalankan oleh kelompok Mafia 9 Naga
Paguyuban Petani Mandiri Pangan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras.
KETUA Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin meluruskan isu seputar pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, yang seolah lembaganya menyerah dalam memberantas makelar kasus.
ALIANSI Mahasiswa Untuk Keadilan Investasi (AMUK) dan Aliansi Warga Muara Enim-Lahat meminta pemerintah membentuk satgas mafia hukum.
Gim Mafia: The Old Country menyoroti perjalanan Enzo Favara, seorang pemuda yang bergabung dengan keluarga kriminal Don Torrisi.
Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina,
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas mafia yang memicu harga obat di dalam negeri mahal. Salah satu pemicu mahalnya harga obat adalah harga bahan baku.
Sebagai gim dengan narasi linear, Mafia: The Old Country adalah paket sempurna bagi para penggemar yang ingin menyelami dunia yang penuh bahaya dan intrik.
Profesor Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis membeberkan tujuh prinsip etika manusia, termasuk etika seorang pemimpin seperti presiden.
MAFIA 9 Naga yang menjalankan bisnis haram dari judi online hingga narkoba mengusik kehidupan perempuan bernama Lasja (Dian Sastrowardoyo) dan keluarganya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved