Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin meluruskan isu seputar pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, yang seolah lembaganya menyerah dalam memberantas makelar kasus (markus).
Hal itu disampaikan Syarifuddin di Kantor Mahkamah Agung, kepada wartawan usai shalat Jum'at (16/12).
“Saya yakin tidak seperti itu maksudnya (menyerah). Maksudnya adalah kami sangat serius untuk terus melakukan perbaikan. Kasih kami waktu,” kata Syarifuddin.
Syarifuddin menegaskan, saat ini pihaknya terus melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik, termasuk upaya menutup semua celah bagi terjadinya transaksi dalam proses penanganan perkara.
Di antaranya adalah dengan memperkuat peran satuan tugas khusus (Satgasus) yang bertugas mengawasi dan mengontrol seluruh aparatur di lingkungan MA.
“Tugasnya mendisiplinkan pegawai, jam masuk, jam pulang, jam istirahat diawasi agar tidak ada lagi aparatur yang bertemu pihak-pihak berkepentingan dengan perkara. Semua ruangan juga dipasang CCTV yang dimonitor oleh Satgasus,” ujarnya.
Dia menambahkan, anggota Satgasus juga difungsikan sebagai mystery shopper yang ditugaskan memata-matai serta melakukan penyamaran dalam rangka pengawasan di lingkungan MA dan pengadilan.
“Mereka dilengkapi alat dalam melakukan penyamaran, bisa seperti klien yang minta tolong di MA maupun di pengadilan. Jumlahnya 36 orang dan mereka terkoneksi langsung dengan ruangan kontrol Satgasus sehingga tidak ada lagi yang berani main-main,” ungkap Syarifuddin.
Selain upaya itu, Syarifuddin menyampaikan saat ini MA juga telah memperketat proses rekrutmen panitera pengganti dan panitera muda. Salah satunya, dengan menelusuri rekam jejak bersangkutan dengan melibatkan pihak terkait seperti Komisi Yudisial (KY), PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk pada konteks ini, dilakukan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Ke depan juga akan ada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mandiri di MA yang ditempatkan di luar sehingga tamu tidak lagi masuk ke dalam gedung tempat hakim bekerja, saat ini sedang dibenahi,” tandasnya.
Langkah yang tak kalah penting ialah MA sedang mempersiapkan pelaksanaan sidang kasasi secara terbuka yang dapat diakses melalui kanal resmi lembaga. Langkah ini terutama untuk mewujudkan transparansi proses persidangan yang sering disoal serta ditengarai jadi sebab jual beli perkara.
“Ke depan akan ada juga sidang kasasi di MA bisa diakses lewat Youtube, sedang mempersiapkan sidang terbuka,” tegasnya.
Segenap upaya di atas sekaligus melengkapi langkah dan tindakan yang sudah dilakukan MA sebelumnya, tepatnya pasca OTT KPK yang turut menyeret sejumlah pegawai dan dua Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
Tindakan itu, antara lain, pemberhentian sementara seluruh tersangka atau pegawai yang dianggap terlibat, pemeriksaan atasan langsung para tersangka, rotasi dan mutasi besar-besaran, juga ikrar penguatan Pakta Integritas oleh para hakim.
“Ke depan tidak boleh ada pegawai terlalu lama menduduki jabatan. Maka rotasi akan dilakukan secara rutin dan berkala,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin juga mengimbau agar para hakim dan pegawai yang hingga kini konsisten dengan integritasnya untuk jadi bagian dari gerakan perbaikan di lingkungan peradilan. Ia minta agar mereka ikut mengigatkan kepada kolega lain untuk sama-sama menjaga integritas.
“Saya optimis semua ini membuahkan hasil. Saya juga meyakini masih sangat banyak hakim dan pegawai yang berintegtitas yang tak bisa ditembus oleh markus,” pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Jika Tak Mampu Berantas Markus, Pimpinan MA Sebaiknhya Mundur
Alvin Lim dan Sherly Kuganda disebut telah menyebut dan menuding Natalia telah melakukan pekerjaan yang dikategorikan sebagai 'markus' atau makelar kasus.
LIMA anggota Polda Jateng yang terlibat percalonan penerimaan Bintara dipecat setelah adanya perintah dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka sebelumnya hanya dihukum mutasi.
Beberapa kasus lain yang diduga dimainkan Robin terkuak dalam sidang etiknya. Salah satunya yakni penanganan korupsi di Lampung Tengah.
BEM Bogor Raya mendukung Dewas dan Pimpinan KPK melakukan investigasi terhadap oknum terduga pelanggar kode etik.
Pengetatan masuk ke MA juga untuk mengantisipasi adanya upaya makelar kasus (markus) yang mencoba memengaruhi hakim.
Gerakan mafia itu diduga menjadi dalang penyebab kelangkaan stok alat kesehatan di masa pandemi covid-19, seperti tabung oksigen.
Penyelidikan yang dimulai pada Rabu (16/3) ini, menduga perusahaan berinisial PT AMJ melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan PT NLT dan PT PDM.
Lebih lanjut, Polri akan memeriksa sejumlah pihak terkait dengan pelaksanaan karantina. Seperti imigrasi, Angkasa Pura, dan lainnya.
BERBEDA dengan kelompok demo lainnya yang membawa isu harga minyak goreng dan tolak Jokowi tiga periode. Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK) turun jalan bawa isu mafia batu bara.
GUBERNUR Bali Wayan Koster mengadu ke Menter Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno terkait mafia visa dan karantina.
KOALISI Masyarakat Kalsel menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan aduan atas perbuatan mafia di wilayahnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved