Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PULUHAN petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Mandiri Pangan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik keberadaan mafia di balik kebijakan impor beras.
Ketua paguyuban Muhammad Ilyas menilai, kebijakan tersebut menyakiti petani karena dilakukan menjelang panen raya sehingga akan merusak harga jual beras petani. “Ketua KPK segera usut ini, apa ada mafia di sana? Terus terang kami sangat kecewa, karena sejak dulu kalau sudah impor jelang panen pasti yang rugi petani, beras jadi murah,” kata Ilyas, saat menyampaikan aksi protes di area persawahan, Kecamatan Majenang, kemarin.
Dia menyatakan, masa panen raya diperkirakan Februari sampai Maret 2023. Dalam rentang itu, impor beras sebanyak 500.000 ton sudah mengalir ke pasar serta dipastikan berdampak pada penurunan harga.
"Kalau alasannya mau nahan harga di pasar (inflasi), kenapa harus mengorbankan petani? Wong pemerintah saja biasa beli murah kok ke petani, apalagi dirusak dengan impor begini,” ungkapnya.
Baca Juga: Tangkap Lukas Enembe, KPK Klaim Hentikan Elite Papua Pesta Pora
Ilyas juga heran dengan narasi satu pihak pemerintah yang menyebut hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras domestik. Sebab sepanjang pengamatannya, pada tahun 2022 rata-rata petani tidak mengalami penurunan hasil panen. Sebaliknya, produksi cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.
"Tiga tahun tidak ada impor, sekarang tiba-tiba impor padahal hasil panen bagus ya kan aneh,” tegasnya dengan nada heran.
Alih-alih percaya dengan narasi tersebut, pihaknya justru curiga ada pihak yang sengaja memainkan tingkat penyerapan beras petani sehingga cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi tidak memadai. "Mohonlah jangan permainkan petani, sedih Pak, apa-apa pangan impor padahal dalam negeri melimpah, ujung-ujungnya korupsi,” tegasnya.
Dia menegaskan, saat ini petani semakin melek dengan isu korupsi di sektor pangan. Ini karena sudah banyak kasus korupsi yang terungkap di balik kebijakan impor pangan dan kebutuhan pokok seperti impor bawang putih, gula, daging, garam, ikan, minyak goreng, dan lainnya.
“Pak Firli anak petani, banyak anggota KPK juga anak petani, mohon diperhatikan keluhan dan nasib kami,” pungkasnya. (RO/OL-13)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Memberantas mafia peradilan perlu dimulai dari putusan dan kinerja hakim di MA yang sesuai dengan fakta yang ada atau tanpa diiming-imingi sesuatu
Dian Sastrowardoyo akan berperan sebagai Lasja, ibu rumah tangga yang hidupnya berubah 180 derajat akibat bisnis gelap yang dijalankan oleh kelompok Mafia 9 Naga
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap mafia tambang.
KETUA Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin meluruskan isu seputar pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, yang seolah lembaganya menyerah dalam memberantas makelar kasus.
ALIANSI Mahasiswa Untuk Keadilan Investasi (AMUK) dan Aliansi Warga Muara Enim-Lahat meminta pemerintah membentuk satgas mafia hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved