Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Dewan Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, membahas kerja sama dan memperkuat kemitraan mencegah politik identitas jelang Pemilu 2024.
“Jadi ini yang tadi kami bahas dan sepakat, ke depan kami harus menjaga ini semua sehingga kami bisa memberikan literasi pendidikan tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat yang tentunya ini menjadi perhatian kami bersama,” kata Sigit.
Jenderal bintang empat itu mengingatkan sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, ke depan menjadi tantangan bagi Polri dan juga media bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, mencegah polarisasi dan penggunaan politik identitas.
Tidak hanya pemilu, tantangan lainnya yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah ketidakpastian global adanya perang Ukraina dan Rusia, dan ekonomi global.
Mantan Kabareskrim Polri itu berharap peran Dewan Pers memberikan literasi, edukasi lewat karya jurnalistik untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat sehingga agenda nasional dan tantangan global dapat dihadapi bersama-sama.
Baca juga: PDIP Dicap Partai Sombong, Ini Respons Megawati
“Karena saat ini kita butuh persatuan kesatuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global dan dengan kekuatan tersebut maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global untuk kita tetap mempertahankan posisi kita, untuk tetap eksis dan akan semakin baik ke depan,” ujar Sigit.
Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengatakan siap mendukung Polri menjaga keutuhan sosial mencegah masyarakat terbelah di tahun politik.
Upaya yang dilakukan, kata dia, adalah peningkatan kualitas jurnalistik, tidak memakai diksi-dikasi yang dapat memecah belah anak bangsa yang selama ini dipakai oleh media.
“Kami ingin Masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan tidak dipakai lagi,” kata Azyumardi.
Azyurmady juga menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas jurnalistik, atau jurnalisme di tengah tantangan membanjirnya informasi lewat media sosial, sehingga berita bohong, berita keliru, dan beritas salah tidak terbendung.
“Oleh karena itu, Dewan Pers bersama-sama Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik, dan kita berharap pelayanan yang diberikan itu pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan sebagainya,” kata Azyumardi.(Ant/OL-4)
Azyumardi menambahkan Polri dan Dewan Pers sepakat membangun dan mengembangkan jurnalisme positif lewat lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Polri, kegiatan ini dilakukan bersama-sama dari tingkat nasional hingga tingkat lokal.
“Dewan Pers bersama Polri bisa mengembangkan jurnalisme yang betul-betul positif untuk pembangunan penguatan kesatuan negara bangsa kita,” kata Azyumardi.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Totok mengatakan Dewan Pers tidak dapat lagi memfasilitasi UKW dalam jumlah besar seperti tahun 2024 karena keterbatasan anggaran.
Edukasi tentang pemahaman terkait Artificial Intelligence (AI) ini dihadiri sekitar 100 orang, dan dikemas melalui forum Insight Talk Literasi Cerdas di Era Kecerdasan Artifisial.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved