Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa heran, jika ada yang menyebut partainya sebagai partai sombong.
Hal ini disampaikan Megawati dalam ajang Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Jakarta, pada Selasa (21/6).
"Saya sampai mikir, bisa opo enggak ya? Karena saya buktikan bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan Ibu Mega sombong banget ya. Ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali," ungkap Megawati disambut meriah para kadernya.
Baca juga: Presiden Joko Widodo Hadiri Rakernas PDIP
Dia pun mempertanyakan alasan pihak yang menyebut PDIP sebagai partai sombong. Megawati menekankan bahwa tak pernah menjelekkan partai politik maupun ketua umumnya.
Menurutnya, Indonesia harus dibangun dengan rasa persatuan. "Saya tidak pernah loh, tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah, ketua partai apapun," tegasnya.
Baca juga: PDI Perjuangan Tentukan Calon Presiden Melalui Rakernas
"Saya berjalan sendiri membentuk partai saya, yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan! Jangan! Negeri ini harus dibangun dengan bersatu," imbuh Megawati.
Selain itu, dirinya juga menyinggung soal kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. "Lah kok gimana, diomongi saya sama Pak Jokowi hubungan sudah retak," tuturnya.
"Bagaimana ya, saya lama-lama jengkel juga ya, piye toh. Saya kan diam saja, eh minta ampun," sambung Megawati.(OL-11)

Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved