Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa heran, jika ada yang menyebut partainya sebagai partai sombong.
Hal ini disampaikan Megawati dalam ajang Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Jakarta, pada Selasa (21/6).
"Saya sampai mikir, bisa opo enggak ya? Karena saya buktikan bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan Ibu Mega sombong banget ya. Ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali," ungkap Megawati disambut meriah para kadernya.
Baca juga: Presiden Joko Widodo Hadiri Rakernas PDIP
Dia pun mempertanyakan alasan pihak yang menyebut PDIP sebagai partai sombong. Megawati menekankan bahwa tak pernah menjelekkan partai politik maupun ketua umumnya.
Menurutnya, Indonesia harus dibangun dengan rasa persatuan. "Saya tidak pernah loh, tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah, ketua partai apapun," tegasnya.
Baca juga: PDI Perjuangan Tentukan Calon Presiden Melalui Rakernas
"Saya berjalan sendiri membentuk partai saya, yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan! Jangan! Negeri ini harus dibangun dengan bersatu," imbuh Megawati.
Selain itu, dirinya juga menyinggung soal kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. "Lah kok gimana, diomongi saya sama Pak Jokowi hubungan sudah retak," tuturnya.
"Bagaimana ya, saya lama-lama jengkel juga ya, piye toh. Saya kan diam saja, eh minta ampun," sambung Megawati.(OL-11)

PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved