Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menilai pengusaha telah menikmati untung besar melalui ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
Intervensi pasar pelarangan ekspor CPO selaku bahan baku minyak goreng tersebut merupkan langkah untuk membawa keadilan bagi masyarakat.
"Pemerintah melakukan itu punya risiko intervensi pasar, tapi pemerintah tahu pengusaha CPO sudah terlalu banyak untungnya," ungkap Cak Imin dalam keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Sabtu (23/4).
Menurut Cak Imin, pemerintah memiliki teori logika bisnis dan politik yang terukur dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO. kepentingan publik dalam negeri perlu merupakan hal yang perlu diprioritaskan.
Baca juga: Kompleksitas dan Transformasi Ekonomi
"Logikanya rakyat memang harus dinomorsatukan, (pengusaha) untungnya sudah begitu banyak, kaya raya. Larangan ekspor ini menunjukkan negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk. Dan ini tidak main-main," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng serta minyak goreng. Larangan tersebut resmi diterapkan Kamis (28/4) hingga batas waktu yang akan ditentukan. Hal itu diutarakan presiden sesuai memimpin rapat pemenuhan kebutuhan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/4).
Presiden menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang telah diputuskan itu. Sehingga, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau. (OL-4)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved