Sabtu 23 April 2022, 14:10 WIB

Muhaimin: Pengusaha Sudah Lama Keruk Untung dari CPO, Saatnya Mikirin Negara

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Muhaimin: Pengusaha Sudah Lama Keruk Untung dari CPO, Saatnya Mikirin Negara

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Ilustrasi

 

WAKIL Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menilai pengusaha telah menikmati untung besar melalui ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Intervensi pasar pelarangan ekspor CPO selaku bahan baku minyak goreng tersebut merupkan langkah untuk membawa keadilan bagi masyarakat.

"Pemerintah melakukan itu punya risiko intervensi pasar, tapi pemerintah tahu pengusaha CPO sudah terlalu banyak untungnya," ungkap Cak Imin dalam keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Sabtu (23/4).

Menurut Cak Imin, pemerintah memiliki teori logika bisnis dan politik yang terukur dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO. kepentingan publik dalam negeri perlu merupakan hal yang perlu diprioritaskan.

Baca juga: Kompleksitas dan Transformasi Ekonomi

"Logikanya rakyat memang harus dinomorsatukan, (pengusaha) untungnya sudah begitu banyak, kaya raya. Larangan ekspor ini menunjukkan negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk. Dan ini tidak main-main," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng serta minyak goreng. Larangan tersebut resmi diterapkan Kamis (28/4) hingga batas waktu yang akan ditentukan. Hal itu diutarakan presiden sesuai memimpin rapat pemenuhan kebutuhan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/4).

Presiden menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang telah diputuskan itu. Sehingga, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga yang terjangkau. (OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk

👤Sri Utami 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 22:07 WIB
DIREKTUR Utama PT Waskita Beton Precast Tbk FX Purbayu Ratsunu (FPR) diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan...
dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Komnas HAM Kumpulkan Lagi Keterangan dari Puslabfor Polri

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:35 WIB
Pada pertemuan antara tim Puslabfor Polri dan Komnas HAM, disampaikan sejumlah hal di antaranya mengenai lima digital video recorder (DVR)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya