Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo menyindir kebiasaan kapolda-kapolres kerap sowan ke ormas bermasalah yang dikenal sering membuat keributan. Pengamat kepolisian yang juga mantan komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menyebut sindiran Presiden tersebut sangat dalam.
"Sindiran yang dalam menurut saya," ucap Adrianus saat dihubungi, Jumat (3/12).
Menurut Adrianus, sowan ke ormas dilakoni kepala satuan wilayah (kasatwil) baru lazimnya lantaran pendekatan yang pragmatis. Pasalnya, setiap kasatwil baru mengharapkan tidak ada perubahan kamtibmas yang substansial di wilayahnya. Sebab itu, ormas didekati agar tidak berulah.
"Kalaupun mau bikin ribut, ya nanti saja (setelah dirinya selesai) atau melakukannya di luar wilayahnya. Jadi pertimbangan sang kasatwil memang pragmatis saja yang penting pada masa saya situasi aman," kata Adrianus.
Baca juga : Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera
Akibatnya, kata Adrianus, kerap muncul situasi kamtibmas yang seolah aman padahal rentan. Hal itu lantaran pendekatan yang dilakukan tidak benar-benar mengatasi potensi gangguan yang ada.
"Maka, sering muncul situasi kamtibmas yang mirip bubble (gelembung). Seolah-olah aman padahal mudah sekali berubah menjadi tidak aman karena faktor-faktor yang berpotensi mengganggu tetap dibiarkan ada," ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan sindirannya itu dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2021 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12). Presiden mempertanyakan cara-cara kepala kepolisian yang sowan ke ormas. Presiden pun meminta agar Polri menjaga kewibawaannya.
"Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," ucap Jokowi. (OL-7)
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Prabowo mengatakan bahwa ada pihak yang selalu berusaha merusak citra kepolisian dengan segala cara
Kehadiran robot tersebut masih bersifat demonstratif dan edukatif.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-79 seharusnya tidak berhenti pada seremoni
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved