Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PRESIDEN Joko Widodo menyindir kebiasaan kapolda-kapolres kerap sowan ke ormas bermasalah yang dikenal sering membuat keributan. Pengamat kepolisian yang juga mantan komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menyebut sindiran Presiden tersebut sangat dalam.
"Sindiran yang dalam menurut saya," ucap Adrianus saat dihubungi, Jumat (3/12).
Menurut Adrianus, sowan ke ormas dilakoni kepala satuan wilayah (kasatwil) baru lazimnya lantaran pendekatan yang pragmatis. Pasalnya, setiap kasatwil baru mengharapkan tidak ada perubahan kamtibmas yang substansial di wilayahnya. Sebab itu, ormas didekati agar tidak berulah.
"Kalaupun mau bikin ribut, ya nanti saja (setelah dirinya selesai) atau melakukannya di luar wilayahnya. Jadi pertimbangan sang kasatwil memang pragmatis saja yang penting pada masa saya situasi aman," kata Adrianus.
Baca juga : Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera
Akibatnya, kata Adrianus, kerap muncul situasi kamtibmas yang seolah aman padahal rentan. Hal itu lantaran pendekatan yang dilakukan tidak benar-benar mengatasi potensi gangguan yang ada.
"Maka, sering muncul situasi kamtibmas yang mirip bubble (gelembung). Seolah-olah aman padahal mudah sekali berubah menjadi tidak aman karena faktor-faktor yang berpotensi mengganggu tetap dibiarkan ada," ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan sindirannya itu dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2021 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12). Presiden mempertanyakan cara-cara kepala kepolisian yang sowan ke ormas. Presiden pun meminta agar Polri menjaga kewibawaannya.
"Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," ucap Jokowi. (OL-7)
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.
Benar, dia korban tindak pembunuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved