Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Joko Widodo menyindir kebiasaan kapolda-kapolres kerap sowan ke ormas bermasalah yang dikenal sering membuat keributan. Pengamat kepolisian yang juga mantan komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menyebut sindiran Presiden tersebut sangat dalam.
"Sindiran yang dalam menurut saya," ucap Adrianus saat dihubungi, Jumat (3/12).
Menurut Adrianus, sowan ke ormas dilakoni kepala satuan wilayah (kasatwil) baru lazimnya lantaran pendekatan yang pragmatis. Pasalnya, setiap kasatwil baru mengharapkan tidak ada perubahan kamtibmas yang substansial di wilayahnya. Sebab itu, ormas didekati agar tidak berulah.
"Kalaupun mau bikin ribut, ya nanti saja (setelah dirinya selesai) atau melakukannya di luar wilayahnya. Jadi pertimbangan sang kasatwil memang pragmatis saja yang penting pada masa saya situasi aman," kata Adrianus.
Baca juga : Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera
Akibatnya, kata Adrianus, kerap muncul situasi kamtibmas yang seolah aman padahal rentan. Hal itu lantaran pendekatan yang dilakukan tidak benar-benar mengatasi potensi gangguan yang ada.
"Maka, sering muncul situasi kamtibmas yang mirip bubble (gelembung). Seolah-olah aman padahal mudah sekali berubah menjadi tidak aman karena faktor-faktor yang berpotensi mengganggu tetap dibiarkan ada," ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan sindirannya itu dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2021 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12). Presiden mempertanyakan cara-cara kepala kepolisian yang sowan ke ormas. Presiden pun meminta agar Polri menjaga kewibawaannya.
"Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," ucap Jokowi. (OL-7)
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved