Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KENDATI Pemilu 2024 masih terbilang lama, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengingatkan para pengurus daerah NasDem untuk tetap konsisten pada gerakan politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar diyakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas.
“Cara berpolitik tanpa mahar kepada siapa saja yang ingin maju dan berprestasi sebagai pemimpin daerah, tentu bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas,” kata Ali di sela-sela Rakorwil Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (5/11).
Ali mengungkapkan salah satu modal yang membawa keberhasilan dan kesuksesan NasDem di Pemilu dan Pilkada lalu adalah konsitensi NasDem pada gerakan politik tanpa mahar.
Karena itu, Ali yang menjabat ketua Fraksi NasDem DPR RI ini pun yakin dengan model politik tanpa mahar yang telah diterapkan, dan sekali lagi mengingatkan agar seluruh pengurus DPP, DPW dan DPD tidak main-main dengan gerakan politik tersebut.
Baca juga: NasDem Targetkan Raih 2 Besar Pada Pemilu 2024
Selain politik tanpa mahar, lanjut Ali, gerakan yang tidak kalah penting dalam proses meraih kemenangan adalah konsolidasi antara pengurus dengan konstituennya di lapangan.
Politisi asal Palu, Sulawesi Tengah ini pun meminta agar seluruh jaringan partai di seluruh daerah bisa terus menjalin konsolidasi hingga benar-benar solid.
"Di tengah pandemi Covid-19 ini, kegiatan kepartaian tidak boleh terhenti. Sebab, kehidupan partai itu harus tetap dijalankan demi kemajuan partai,” katanya.
Ali pun menegaskan bahwa Rakorwil merupakan salah satu upaya NasDem melakukan konsolidasi internal. Sebab, lewat Rakorwil akan tergambar wujud komitmen dan keseriusan jajaran pengurus dalam mengelola dan memperjuangkan harapan masyarakat. (OL-4)
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved