Kubu AHY Dinilai Panik Hadapi Judicial Review AD/ART

PENGUJIAN materi atau judicial review Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) oleh empat mantan Ketua DPC Partai Demokrat asuhan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Mahkamah Agung (MA) telah bergulir. Hasilnya disebut akan dinanti-nanti masyarakat Indonesia dalam beberapa pekan ke depan.

"Berdasarkan pengakuan saksi fakta yang kami himpun, AD/ART Partai Demokrat 2020 itu memang penuh rekayasa dan isinya dimanipulasi tanpa persetujuan anggota dalam forum Kongres. Karena itu, AD/ART produk 2020 itu layak untuk disebut AD/ART siluman," tegas juru bicara DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, M Rahmad, dalam keterangannya, Kamis (30/9).

Menurut dia, berdasarkan AD/ART itu pula kepengurusan AHY dibentuk dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, AD/ART yang sudah disahkan melalui SK Kemenkumham itu digugat melalui pengajuan JR ke MA oleh empat Ketua DPC yang dipecat AHY bersama kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: Peryataan Mahfud MD Soal Koflik PD Langgar Etika Pejabat Negara

Langkah gugatan uji materi itu tentu mendapat perhatian masyarakat. Pasalnya, jika permohonan JR itu dikabulkan MA, AD/ART Partai Demokrat berikut kepengurusan AHY terancam bubar. Oleh karena itu, Rahmad menilai wajar jika kubu AHY yang juga putra Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta kroni mulai panik.

"Kami hanya mengingatkan, silakan kubu AHY panik, tapi jangan membabi buta. Silakan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi JR, namun jangan sampai melakukan provokasi dan intimidasi kepada saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian. Itu tentu tidak boleh dan tidak baik dalam praktik berdemokrasi di Indonesia," imbuh Rahmad.

Ia meminta kubu AHY menjaga marwah SBY yang dijuluki Bapak Demokrasi Indonesia. "Kami mengharapkan kubu AHY dapat memberi contoh yang baik kepada rakyat Indonesia dan masyarakat dunia, bagaimana cara berdemokrasi yang baik, dan bagaimana cara menjunjung supremasi hukum," pungkasnya. (RO/S-2)