Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan upaya pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar panjang yang dampaknya tak bisa dirasakan instan. Terlebih, KPK saat ini fokus pada usaha-usaha pencegahan dan pendidikan yang hasilnya membutuhkan waktu.
"Pemberantasan korupsi adalah ikhtiar panjang. Dampak dan manfaatnya tidak serta-merta bisa kita rasakan seketika itu juga," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (28/9).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan turunnya kepercayaan publik terhadap KPK.
Dari hasil survei itu, kepercayaan masyarakat terhadap KPK kini hanya 65% atau di posisi keempat di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Indikator Politik menyebut terjadi penurunan lantaran sebelum ini posisi KPK biasanya berada pada posisi pertama atau kedua.
Baca juga : Tarik-Ulur Jadwal Pemilu, KPU akan Konsinyering Dahulu
Menurut KPK, usaha-usaha pencegahan korupsi dan pendidikan yang saat ini digencarkan membutuhkan waktu agar hasilnya terlihat. Hal itu berbeda dengan upaya penindakan yang hasilnya terlihat berupa penangkapan pelaku dan pemulihan kerugian negara. Publik pun bisa langsung menyaksikannya.
"Pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, kita butuh waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang per orang," ucap Ali Fikri.
KPK mengapresiasi hasil survei yang mengukur persepsi publik terhadap komisi antikorupsi. Menurut KPK, hasil survei merupakan salah satu instrumen masukan dari masyarakat. Hasil survei akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan.
"Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," ujarnya.(OL-2)
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved