KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik transaksi keuangan PT Adonara Propertindo dalam kasus pengadaan tanah Munjul, Jakarta Timur. Penyidik periksa tersangka Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian sebagai saksi untuk tersangka eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles.
"Dikonfirmasi terkait dengan berbagai data aktivitas transaksi keuangan PT AP (Adonara Propertindo) yang diduga mengalir ke berbagai pihak terkait dengan pengadaan tanah di Munjul," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (30/7).
Pemeriksaan Tommy Adrian digelar Kamis (29/7) kemarin. Penyidik juga memeriksa saksi Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harbandiyono. Dia dimintai keterangan terkait keikutsertaannya sebagai tim investasi dalam pengadaan tanah di Munjul.
"Dikonfirmasi antara lain mengenai keikutsertaan saksi sebagai tim investasi dalam pengadaan tanah di Munjul," imbuh Ali Fikri.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan tersangka eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. PT Adonara Propertindo juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Satu lagi tersangka yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar.
Baca juga : KPK akan Terus Kembangkan Kasus Korupsi Bansos
Dalam perkara itu, Perumda Sarana Jaya berkerja sama dengan PT Adonara untuk mencari lahan yang dijadikan bank tanah. Proses pembelian tanah di Munjul itu diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.
Konstruksi perkaranya, pada 8 April 2019 disepakati penandatanganan akta jual beli dihadapan notaris di kantor Perumda Sarana Jaya antara Yoory selaku bos BUMD DKI itu dengan Anja Runtuwene. Kemudian langsung dilakukan pembayaran 50% atau sekitar Rp108,9 miliar dikirim ke rekening milik Anja pada Bank DKI.
Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory diduga terjadi pembayaran lagi oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja sebesar Rp43,5 miliar.
KPK menduga pengadaan tanah di Munjul tersebut melawan aturan dan hukum. Komisi antirasuah menyebutkan tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pengadaan tersebut. Kemudian, tidak dilakukan kajian appraisal (penilaian). KPK juga menduga ada kongkalikong kesepakatan harga sebelum negosiasi resmi dilakukan. (OL-2)
