Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membicarakan program edukasi kepada masyarakat luas terkait pencegahan bahaya radikalisme, terorisme, dan bahaya korupsi di Kantor BNPT, Kabupaten Bogor, Kamis (22/7).
Program edukasi ini rencananya juga akan dikolaborasikan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal edukasi bahaya narkoba.
Nantinya, kolaborasi tiga badan negara ini akan menjadi simbol perlawanan terhadap tiga musuh negara yakni terorisme, korupsi, dan narkoba.
Baca juga: Divonis 5 Tahun, Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo Ajukan Banding
"Kerja sama ini dalam rangka mengagendakan edukasi kepada masyarakat terutama pendidikan karakter dalam rangka menangkal bahaya yang menjadi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar .
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut BNPT, KPK, dan BNN memiliki tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
"Tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," jelasnya.
Firli menambahkan, sinergitas BNPT, KPK, dan BNN adalah simbol merapatkan barisan dan menyatukan komitmen untuk menyatakan perang terhadap terorisme, korupsi, dan narkoba.
"Tujuannya agar anak bangsa terselamatkan dalam rangka menyongsong tugas-tugas negara ke depan," pungkasnya. (RO/OL-1)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8).
Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard dari rumah Noel dari hasil penggeledahan.
Penyidik KPK menemukan empat unit ponsel yang disembunyikan di plafon rumah Immanuel Ebenezer alias Noel
Akankah kasus ini juga menjadi titik kebangkitan KPK dalam memberantas korupsi dengan menindak pihak-pihak lain maupun menuntaskan kasus-kasus lain?
Asep mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved