Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membicarakan program edukasi kepada masyarakat luas terkait pencegahan bahaya radikalisme, terorisme, dan bahaya korupsi di Kantor BNPT, Kabupaten Bogor, Kamis (22/7).
Program edukasi ini rencananya juga akan dikolaborasikan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal edukasi bahaya narkoba.
Nantinya, kolaborasi tiga badan negara ini akan menjadi simbol perlawanan terhadap tiga musuh negara yakni terorisme, korupsi, dan narkoba.
Baca juga: Divonis 5 Tahun, Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo Ajukan Banding
"Kerja sama ini dalam rangka mengagendakan edukasi kepada masyarakat terutama pendidikan karakter dalam rangka menangkal bahaya yang menjadi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar .
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut BNPT, KPK, dan BNN memiliki tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
"Tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," jelasnya.
Firli menambahkan, sinergitas BNPT, KPK, dan BNN adalah simbol merapatkan barisan dan menyatukan komitmen untuk menyatakan perang terhadap terorisme, korupsi, dan narkoba.
"Tujuannya agar anak bangsa terselamatkan dalam rangka menyongsong tugas-tugas negara ke depan," pungkasnya. (RO/OL-1)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah siap mengajukan banding.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR secara mengejutkan memutuskan untuk memberikan pengampunan atau amnesti untuk Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jaksa dan terdakwa sejatinya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis yang dibacakan. KPK tidak mau buru-buru selama waktu yang diberikan belum habis.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved