Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membicarakan program edukasi kepada masyarakat luas terkait pencegahan bahaya radikalisme, terorisme, dan bahaya korupsi di Kantor BNPT, Kabupaten Bogor, Kamis (22/7).
Program edukasi ini rencananya juga akan dikolaborasikan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal edukasi bahaya narkoba.
Nantinya, kolaborasi tiga badan negara ini akan menjadi simbol perlawanan terhadap tiga musuh negara yakni terorisme, korupsi, dan narkoba.
Baca juga: Divonis 5 Tahun, Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo Ajukan Banding
"Kerja sama ini dalam rangka mengagendakan edukasi kepada masyarakat terutama pendidikan karakter dalam rangka menangkal bahaya yang menjadi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar .
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut BNPT, KPK, dan BNN memiliki tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
"Tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," jelasnya.
Firli menambahkan, sinergitas BNPT, KPK, dan BNN adalah simbol merapatkan barisan dan menyatukan komitmen untuk menyatakan perang terhadap terorisme, korupsi, dan narkoba.
"Tujuannya agar anak bangsa terselamatkan dalam rangka menyongsong tugas-tugas negara ke depan," pungkasnya. (RO/OL-1)
Abdul Mu’ti juga meminta masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum semua dugaan tersebut telah terbukti.
Mantan pejabat pengadaan barang atau jasa pengiriman dan penggandaan pada Setjen MPR Cucu Riwayati dan eks kelompok kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa di Setjen MPR Fahmi Idris.
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Penggeledahan berlangsung tertutup. Setelah beberapa jam menggeledah, petugas membawa berbagai dokumen.
KPK pada 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024.
Ahmad Muzani menyatakan menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut dugaan gratifikasi terkait pengadaan di lingkungan MPR
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menyatakan siap untuk memberikan penjelasan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
KPK memeriksa beberapa saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenang). Salah satunya, KPK meminta keterangan dari ustadz Khalid Basalamah.
KETUA MPR Ahmad Muzani mengaku pihaknya menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR.
“Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved