Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membicarakan program edukasi kepada masyarakat luas terkait pencegahan bahaya radikalisme, terorisme, dan bahaya korupsi di Kantor BNPT, Kabupaten Bogor, Kamis (22/7).
Program edukasi ini rencananya juga akan dikolaborasikan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam hal edukasi bahaya narkoba.
Nantinya, kolaborasi tiga badan negara ini akan menjadi simbol perlawanan terhadap tiga musuh negara yakni terorisme, korupsi, dan narkoba.
Baca juga: Divonis 5 Tahun, Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo Ajukan Banding
"Kerja sama ini dalam rangka mengagendakan edukasi kepada masyarakat terutama pendidikan karakter dalam rangka menangkal bahaya yang menjadi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar .
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut BNPT, KPK, dan BNN memiliki tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
"Tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," jelasnya.
Firli menambahkan, sinergitas BNPT, KPK, dan BNN adalah simbol merapatkan barisan dan menyatukan komitmen untuk menyatakan perang terhadap terorisme, korupsi, dan narkoba.
"Tujuannya agar anak bangsa terselamatkan dalam rangka menyongsong tugas-tugas negara ke depan," pungkasnya. (RO/OL-1)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved