Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kembali diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap Infrastruktur tahun anggaran 2020-2021 di lingkup Pemprov Sulsel dengan tersangka Nurdin Abdullah, Gubernur nonaktif Sulsel.
Selain Sudirman, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada tiga orang lain yang dijadwalkan untuk diperiksa tim penyidik, Rabu (2/6), di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka ialah M Fathul Fauzy Nurdin seorang mahasiswa sekaligus wiraswasta sekaligus putra Nurdin Abdullah, ibu rumah tangga bernama Meikewati Bunadi, dan Yusuf Tyos sebagai wiraswasta.
Sudirman Sulaiman diperiksa untuk kedua kali dan Fathul Fauzy alias Uji diperiksa untuk ketiga kali. Menurut Ali Fikri, pemeriksaannya untuk mendalami pengetahuan saksi, di antaranya terkait dugaan transaksi keuangan dari tersangka Nurdin Abdullah.
"M Fathul Fauzy Nurdin juga sedang didalami pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan dugaan ada pembelian berbagai aset oleh tersangka Nurdin Abdullah yang sumber uang pembeliannya berasal dari pemberian para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel," jelas Ali Fikri.
Sebelumnya, istri Nurdin Abdullah, Liestiaty Fachruddin, sempat dijaadwalkan diperiksa sebagai saksi di Mapolda Sulsel, tapi ternyata menolak untuk hadir dan menjadi saksi suaminya. Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar pascasidang penyuap Nurdin Abdullah, Agung Sucipto, Pemilik PT Agung Perdana Bulukumba, diketahui keluarga Nurdin Abdullah sempat membeli beberapa aset.
Aset yang terdata dalam SIPP yaitu satu bundel official Receipt diterima dari Putri Fatimah Nurdin (putri Nurdin Abdullah) untuk pembayaran The Fritz Unit Nomor 07F6 Kingland Avenue Living Radiance pada 4 Maret 2018. Lalu satu amplop berwarna cokelat Termijn IV + V Victoria yang berisi satu bundel nota Graha Utama untuk pembayaran Termijn V (progress 30%) pembangunan Victoria River Park A3/3 + A5/6 BSD, Tangerang Selatan, pada 24 Oktober 2018 dengan pemilik Nurdin Abdullah. Ada juga satu amplop warna cokelat Termijn VIII + IX Victoria yang berisi satu bundel nota Graha Utama telah diterima dari Liestiaty (istri Nurdin Abdullah) untuk pembayaran Termijn IX (progress 70%) pembangunan Victoria River Park A3/3 + A5/6 BSD, Tangerang Selatan, pada 18 Februari 2019 milik Nurdin Abdullah.
Sudirman Sulaiman membenarkan dirinya dipanggil sebagai saksi di KPK. "Saya datang dipanggil sebagai saksi. Sama seperti yang pertama, kali ini permintaan keterangan tambahan," katanya. Tapi dia tidak bisa merinci terkait perihal pertanyaan tim penyidik. Menurutnya, itu kewenangan KPK. Pihaknya terus mendukung dan menghormati proses hukum.
"Yang pasti, saya juga ditanya terkait proyek yang saya hentikan karena tidak ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dalam APBD Pokok. Saya jelaskan bahwa itu sudah sesuai. Selebihnya itu kewenangan penyidik KPK untuk menjelaskan. Kami menghormati proses ini," pungkas Sudirman. (OL-14)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved