Kamis 22 April 2021, 13:49 WIB

Terkait Kasus Suap, KPK Kembali Panggil Pejabat Ditjen Pajak

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Terkait Kasus Suap, KPK Kembali Panggil Pejabat Ditjen Pajak

Dok.MI
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi-saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pajak pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Penyidik memanggil dua saksi yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Irawan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan/Pemeriksa Pajak Madya periode 2014-2019 Wawan Ridwan.

"Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (22/4).

Dalam kasus itu, KPK sudah mengantongi sejumlah tersangka dalam namun belum diumumkan. Pengumuman dilakukan bersamaan dengan penahanan.

Dalam perkara itu, KPK menduga pejabat Ditjen Pajak menerima suap untuk merekayasa pemeriksaan pajak korporasi. Kasus suap untuk merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) itu diduga melibatkan tiga perusahaan yakni PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations. Nilai rasuahnya disebut-sebut mencapai Rp50 miliar.

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mencegah enam orang ke luar negeri atas permintaan KPK. Dari enam orang yang dicegah, dua di antaranya ASN Ditjen Pajak berinisial APA dan DR.

Empat orang lainnya berinisial RAR, AIM, VL, dan AS. Pencegahan keenam orang itu berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari lalu hingga 5 Agustus 2021 mendatang. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

AFP

PDIP Soal Wacana Jokowi Tiga Periode: Kerjaan Orang Cari Muka

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 19:40 WIB
Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari...
MI/Adam Dwi

Revisi Otonomi Khusus Harus Libatkan Masyarakat Papua

👤Sri Utami 🕔Minggu 20 Juni 2021, 19:33 WIB
Peneliti LIPI Rosita Dewi mengatakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan upaya resolusi konflik untuk Papua yang merupakan hasil...
MI/ Susanto

SMRC: Mayoritas Publik Ingin Presiden tetap Dipilih Rakyat

👤Ant 🕔Minggu 20 Juni 2021, 17:57 WIB
Survei SMRC itu menunjukkan mayoritas rakyat tidak mendukung gagasan pemilihan presiden oleh MPR seperti di era Orde...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Perlindungan Ganda terhadap Virus Korona dan Flu

DALAM perlombaan vaksin, perusahaan AS Novavax terlambat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya