Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tengah mengusut kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Komisi antirasuah sudah meneken surat perintah penyidikan dalam kasus itu dan mengantongi tersangka.
"Penyidik sekarang sedang bekerja. Buktinya cukup kuat. Nanti kami tetapkan tersangka dan langsung kami tahan orangnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (2/3).
Kasus pajak itu diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Modusnya, kata Alexander, mirip dengan kasus-kasus pajak sebelumnya yang pernah terjadi.
Pejabat tertentu diduga menerima suap untuk mengurus wajib pajak perusahaan agar membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. Nilai suap dalam kasus itu disinyalir mencapai puluhan miliar rupiah.
"Modusnya bagaimana caranya supaya wajib pajak membayar rendah dengan cara menyuap. Jadi pemeriksaannya agar pajaknya diturunkan," kata Alexander.
Dalam pengusutan itu, Alexander mengatakan KPK sudah melakukan penggeledahan. Komisi antirasuah juga berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. KPK menangani perkara suapnya dan Kemenkeu memeriksa terkait pemeriksaan pajak perusahaan tersebut.
"Kami menangani suapnya. Nanti Irjen dan Dirjen Pajak (Kemenkeu) akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang dalam pemeriksaan awal itu yang mengandung suap," kata Alexander. (OL-14)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Potensi nilai kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp2,5 miliar.
Sampai saat ini tapping box sudah terpasang sebanyak 185 unit.
Tiga sektor pajak daerah yang sudah mencapai target bahkan melebihi adalah sektor hiburan, reklame, dan sarang burung walet
Menjelang akhir tahun, penerimaan pajak daerah sudah melampaui target
Perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan terbitnya UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved