Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tengah mengusut kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Komisi antirasuah sudah meneken surat perintah penyidikan dalam kasus itu dan mengantongi tersangka.
"Penyidik sekarang sedang bekerja. Buktinya cukup kuat. Nanti kami tetapkan tersangka dan langsung kami tahan orangnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (2/3).
Kasus pajak itu diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu. Modusnya, kata Alexander, mirip dengan kasus-kasus pajak sebelumnya yang pernah terjadi.
Pejabat tertentu diduga menerima suap untuk mengurus wajib pajak perusahaan agar membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. Nilai suap dalam kasus itu disinyalir mencapai puluhan miliar rupiah.
"Modusnya bagaimana caranya supaya wajib pajak membayar rendah dengan cara menyuap. Jadi pemeriksaannya agar pajaknya diturunkan," kata Alexander.
Dalam pengusutan itu, Alexander mengatakan KPK sudah melakukan penggeledahan. Komisi antirasuah juga berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. KPK menangani perkara suapnya dan Kemenkeu memeriksa terkait pemeriksaan pajak perusahaan tersebut.
"Kami menangani suapnya. Nanti Irjen dan Dirjen Pajak (Kemenkeu) akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang dalam pemeriksaan awal itu yang mengandung suap," kata Alexander. (OL-14)
Usai memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus tersebut hampir rampung dan akan segera naik ke tahap penyidikan.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
KPK juga telah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) pada tahun anggaran 2018–2020, yakni BP dan RS.
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Hutama Karya juga mendukung program bersih-bersih BUMN dan berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved