Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
SEKRETARIS Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakakan partainya terkejut atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nurdin sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur.
"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," ujar Hasto di acara Gowes Bareng PDIP, Jakarta, Minggu (28/2).
Diketahui, Nurdin terpilih dalam Pilkada 2018 lalu, dengan diusung PDIP, PKS dan PAN. Hasto menyebut Nurdin selama ini dikenal sebagai sosok yang baik. Bahkan, Nurdin menjadi penerima Bung Hatta Anticorruption Awards.
Baca juga: Keluarga Nurdin Abdullah Serahkan Proses Hukum kepada KPK
Kepada partai, Hasto menuturkan Nurdin siap menjalani proses hukum dan mengklaim tidak melakukan korupsi. "Beliau sendiri sebelum dibawa KPK itu menghubungi Pak Andi (Ketua DPD PDIP Sulsel), mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan,"imbuhnya.
Dalam situasi ini, lanjut Hasto, partainya menghormati proses hukum dan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Dia menyatakan partai tidak akan melakukan intervensi.
"Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting. PDIP itu partai besar. Kami mempunyai 28 juta pemilih lebih, kami punya 1.4 juta pengurus partai yang aktif. Sehingga semuanya harus menegakkan disiplin. Tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan," tukas Hasto.(OL-11)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
MANTAN Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, terpidana kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan, bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin.
KPK mengembangkan kasus rasuah yang menjerat terpidana sekaligus mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
"Enam saksi itu semua adalah aparatus sipil negara (ASN) di Dinas PUTR Sulsel,"
KPK melakukan lelang dua jetski milik mantan Gubernur Sulsel untuk mengembalikan kerugian negara.
GUBERNUR Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah memutuskan tidak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada Senin (29/11).
MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara kepada Nurdin Abdullah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved