Senin 29 November 2021, 23:10 WIB

Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

Lina Herlina | Nusantara
Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara

ANTARA/Aprillio Akbar
Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah divonis lima tahun penjara.

 

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara kepada Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah.

Hukuman dijatuhkan dalam sidang kasus tindak pidana korupsi, suap perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021, Senin (29/11).

Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai Ibrahim Palino juga menyebutkan, terdakwa diharuskan membayar uang penganti Rp2,18 miliar dan $350 ribu Singapura. "Jika tidak dibayar maka harta benda terdakwa dirampas untuk mengganti dan jika tidak bisa membayar diganti hukuman penjara 10 bulan," sebutnya.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak untuk dipilih selama tiga tahun setelah hukuman pokok dijalani.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsider kurungan enam bulan penjara.

Meski demikian, Jaksa Zainal Abidin mengaku mengapresiasi keputusan majelis hakim yang dalam amar putusan disebut mengambil alih sebagian besar tuntutan yang diajukan jaksa.

"Meski ada beberapa item yang tidak disetujui, tapi penerapan pasal terbukti semua. Baik dakwaan perrtama dan kedua, hakim semua sependapat dengan kita. Analisis yuridis diterima kecuali soal pengembalian lahan," sebut Zainal.

Jaksa masih berpikir untuk mengajukan banding. "Hasil ini akan kami laporkan dulu ke pimpinan di KPK apa yang akan kami lakukan selanjutnya, karena masih ada waktu tujuh hari untuk banding," sebut Zainal.

Nurdin disebut melanggar Pasal 12 huruf a (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Nurdin juga dinilai telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan kuasa Hukum Nurdin Abdullah, Irwan Irawan menegaskan pihaknya akan melakukan banding. "Tapi harus konsolidasi dengan klien kami dulu, sejauh mana sikapnya terkait putusan ini. Masih ada tujuh hari untuk pikir-pikir," pungkasnya. (OL-15)

Baca Juga

dok.ist

400 Petani Milenial, Kementan Apresiasi Komitmen Pemkab Ogan Ilir

👤Dwi Apriani 🕔Selasa 06 Desember 2022, 10:15 WIB
SEBANYAK 400 petani milenial pada 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dikukuhkan, Senin...
MI/Reza Sunarya

Truk Boks Terjun ke Jurang, Sopir dan 2 Penumpangnya Wafat

👤Adi Kristiadi 🕔Selasa 06 Desember 2022, 09:35 WIB
SATU truk boks nomor polisi B 9845 KQB bermuatan limbah oli mengalami kecelakaan tunggal masuk jurang sedalam 100 meter, di kawasan...
dok.ist

Relawan Mak Ganjar Jateng Bantu Penyintas Banjir di Kabupaten Pati

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 09:30 WIB
BANJIR bandang yang menerjang Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu (30/11/2022) malam, berdampak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya