Bertemu Ketua MA, Kapolri Bahas Tilang Elektronik

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Mahkamah Agung (MA) untuk menemui Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Kunjungan itu sebagai bagian dari rangkaian silaturahmi kepada pejabat tinggi negara usai resmi dilantik sebagai Kapolri.

Listyo mengatakan dalam pertemuan itu, ia membahas soal program tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang akan diterapkan di seluruh Indonesia.

"Banyak hal yang kami bicarakan dan diskusikan, antara lain beberapa program yang akan Polri laksanakan ke depan terkait dengan masalah tilang elektronik," kata Listyo di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (2/2).

Sigit mengatakan program tilang elektronik yang dicanangkan oleh dirinya sebagai Kapolri tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Ia mengatakan tilang yang biasanya dilakukan di jalan raya dan disidang di pengadilan akan diubah menjadi elektronik.

Baca juga: Tidak Ada Calon Jubir yang Lolos Seleksi, Ini Penjelasan KPK

"Tilang elektronik yang tentunya merubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian," tandas Sigit.

Sementara itu, pengamat transportasi Indonesia Muslich Zainal Asikin mengaku mempertanyakan program tilang elektronik yang akan diterapkan oleh Listyo. Ia mengatakan akan membutuhkan anggaran yang besar dalam pengadaan kamera tilang elektronik dan hal itu akan membuat anggaran membengkak di saat negara berjuang melawan pandemi covid-19.

"Apa itu tidak cuma memperbesar anggaran? Itu bikin anggaran yang tidak karuan dalam kondisi covid-19 begini. Belum lagi nanti pemeliharaan alatnya. Lalu, akan ada jabatan baru yang juga akan memakan anggaran," kata Muslich, ketika dihubungi, Selasa (2/2).

Ia mengatakan jika tujuannya untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme di jalanan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri.

"Problem ada pada SDM-nya, bukan alatnya. Kalau perlu Polantas pindahkan ke administrasi, ganti orang baru dengan spirit yang baru. Jadi, kalau diubah ke tilang elektronik tidak menyelsaikan persoalan juga," kata Muslich. (OL-4)