Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KERABAT dekat buronan Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, meminta agar Harun menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keluarga berharap adanya kepastian lantaran Harun sudah satu tahun menjadi buronan dan hingga kini belum ditemukan keberadaannya.
"Saya secara pribadi mengimbau supaya kalau perlu (Harun Masiku) menyerahkan diri. Supaya segera ada segera kepastian bagi dia, kepastian bagi keluarga," kata Daniel di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/1).
Permintaan itu disampaikan Daniel seusai diperiksa penyidik komisi antirasuah. Ia mengaku dicecar penyidik seputar hubungannya dengan eks caleg PDIP itu. Namun, Daniel mengaku tak memiliki informasi mengenai keberadaan Harun.
"(Ditanyai) mengenai kekerabatan dan informasi yang bisa berguna untuk penyidik. Tapi secara pribadi saya tidak punya informasi sama sekali, justru saya juga bertanya adakah informasi bagi keluarga," ucapnya.
Daniel menyatakan sudah lama tak bertemu harun. Pertemuan terakhir, ujarnya, berlangsung sekitar empat tahun lalu di sebuah mal di Jakarta Selatan. Menurut Daniel, Harun sebelum menjadi caleg juga merupakan advokat. Terkait kabar yang menduga Harun meninggal, Daniel menyatakan tak mengetahui kebenaran hal tersebut.
"Semoga berita itu tidak benar, harapan saya supaya segera bisa ditemukan dan itu juga tentu menjadi harapan dari keluarga," ujarnya.
Baca juga: KPK Pastikan Pencarian Harun Masiku Berlanjut
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik memeriksa Daniel sebagai saksi untuk menggali informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Dalam kasus itu, Harun Masiku ditetapkan sebagai buron sejak Januari 2020.
Adapun KPK total menetapkan empat tersangka yakni sebagai penerima ialah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.
Adapun sebagai pemberi yang ditetapkan tersangka ialah Harun Masiku dan staf di DPP PDIP Saeful Bahri. Ketiga tersangka sudah divonis bersalah di pengadilan. Dalam kasus itu, Harun diduga memberi suap Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan untuk mengurus pergantian anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I.(OL-4)
KPK memanggil 12 saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Sidang praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di PN Jakarta Selatan ditunda setelah KPK absen dan mengaku masih menyiapkan dokumen jawaban.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pengajuan praperadilan merupakan hak konstitusional, bukan upaya melawan hukum, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditunda satu pekan setelah KPK tidak hadir. Gugatan ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus kuota haji.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji.
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved