Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KERABAT dekat buronan Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, meminta agar Harun menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keluarga berharap adanya kepastian lantaran Harun sudah satu tahun menjadi buronan dan hingga kini belum ditemukan keberadaannya.
"Saya secara pribadi mengimbau supaya kalau perlu (Harun Masiku) menyerahkan diri. Supaya segera ada segera kepastian bagi dia, kepastian bagi keluarga," kata Daniel di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/1).
Permintaan itu disampaikan Daniel seusai diperiksa penyidik komisi antirasuah. Ia mengaku dicecar penyidik seputar hubungannya dengan eks caleg PDIP itu. Namun, Daniel mengaku tak memiliki informasi mengenai keberadaan Harun.
"(Ditanyai) mengenai kekerabatan dan informasi yang bisa berguna untuk penyidik. Tapi secara pribadi saya tidak punya informasi sama sekali, justru saya juga bertanya adakah informasi bagi keluarga," ucapnya.
Daniel menyatakan sudah lama tak bertemu harun. Pertemuan terakhir, ujarnya, berlangsung sekitar empat tahun lalu di sebuah mal di Jakarta Selatan. Menurut Daniel, Harun sebelum menjadi caleg juga merupakan advokat. Terkait kabar yang menduga Harun meninggal, Daniel menyatakan tak mengetahui kebenaran hal tersebut.
"Semoga berita itu tidak benar, harapan saya supaya segera bisa ditemukan dan itu juga tentu menjadi harapan dari keluarga," ujarnya.
Baca juga: KPK Pastikan Pencarian Harun Masiku Berlanjut
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik memeriksa Daniel sebagai saksi untuk menggali informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Dalam kasus itu, Harun Masiku ditetapkan sebagai buron sejak Januari 2020.
Adapun KPK total menetapkan empat tersangka yakni sebagai penerima ialah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.
Adapun sebagai pemberi yang ditetapkan tersangka ialah Harun Masiku dan staf di DPP PDIP Saeful Bahri. Ketiga tersangka sudah divonis bersalah di pengadilan. Dalam kasus itu, Harun diduga memberi suap Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan untuk mengurus pergantian anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I.(OL-4)
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
KPK mengungkap masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta segera evaluasi penggunaan fasilitas negara.
Hati-hati! KPK temukan peredaran surat panggilan palsu di Jawa Timur yang mengincar pejabat BUMN dan perusahaan. Simak peringatan resmi dari Jubir KPK di sini.
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra tegaskan peralihan status tahanan rumah bagi tersangka korupsi harus selektif dan sesuai aturan ketat dalam KUHAP baru.
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas adalah keputusan kolektif lembaga dan strategi penyidikan, bukan intervensi pihak luar. Simak selengkapnya
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved