KPK Selisik Rekomendasi Tambak Lobster di Kabupaten Kaur Bengkulu

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Penyidik menyelisik perizinan tambak lobster di Kabupaten Kaur, Bengkulu, dalam pusaran kasus itu melalui pemeriksaan saksi terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Gusril Pausi.

"Saksi-saksi dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih benur lobster di Kabupaten Kaur yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT (Suharjito). Dikonfirmasi juga terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (19/1).

Masih dalam kasus itu, penyidik komisi juga telah memeriksa saksi lain yakni Kepala Kantor Bea-Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan. Dia dimintai keterangan terkait penyidikan 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara suap ini. Adapun Bea Cukai Soekarno-Hatta sebelumnya juga mengusut kasus penyelundupan benih lobster.

"Didalami pengetahuannya terkait dengan kegiatan penyidikan oleh tim penyidik Bea Cukai bagi 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih benur lobster pada kurun waktu 15 September 2020," imbuh Ali Fikri.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP yakni Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.

Edhy diduga menerima suap dari pengusaha berkaitan perizinan ekspor benih lobster dan membelanjakan uang tersebut membeli barang-barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

KPK menduga Edhy menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.

KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amri, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Kedua pemegang PT Aero itu diduga sebagai nominee pihak Edhy dan seorang bernama Yudi Surya Atmaja. (Dhk/OL-09)