Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau pimpinan serta pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) berani mencegah intervensi dari kepala daerah yang berpotensi korupsi.
“Jangan pernah para direktur utama, pegawai BPD, mau diintervensi penguasa, terutama para kepala daerah. Sesungguhnya kalau Anda bisa diintervensi, tentu pertanggungjawaban ada di orang per orang, individu, tidak pada orang lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban,” kata Firli, kemarin.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua KPK, dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengeluarkan pernyataan bersama terkait perlunya peningkatan peran BPD mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas. BPD juga didorong menjaga profesionalisme dan integritas sehingga menjadi bank regional yang tangguh.
Firli berpesan agar BPD bisa independen dari pengaruh kepala daerah dalam menjalankan keuangan. Menurut Firli, BPD tergolong rentan untuk diseret dalam lingkaran masalah hukum kepala daerah.
“Begitu banyak yang kami hadapi dan fakta empiris menunjukkan, tidak sedikit para kepala daerah yang terjebak dalam perilakuperilaku koruptif sehingga harus berhadapan dengan masalah hukum. Saya tidak ingin rekan-rekan BPD terjebak dalam praktik korupsi di daerah masing-masing,” ujarnya.
Kepala PPATK menekankan BPD perlu meningkatkan efektivitas program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Karena itu, BPD diminta menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.
Lima pilar penerapan program APU-PPT itu, antara lain pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, serta sistem manajemen informasi.
“Yang krusial juga pelaporan yang wajib disampaikan BPD kepada PPATK untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme,” ucap Dian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan BPD harus bisa memberikan pelayanan secara efektif dan efi sien, tetapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ia juga mengimbau kepada pemda selaku pemegang saham BPD mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, profesionalisme, dan kompetensi dalam memilih calon pengurus. (Dhk/P-5)
PT Dupoin Futures Indonesia secara resmi terdaftar sebagai Pelaku Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di bawah pengawasan Bank Indonesia.
AI Lab tersebut melengkapi ekosistem riset teknologi Veda Praxis, yang sebelumnya membangun Cybersecurity Lab di Indonesia dan Ho Chi Minh City, Vietnam.
KETERTARIKAN masyarakat kepada industri aset kripto dinilai semakin tinggi. Ini berarti tiap pedagang aset kripto teregulasi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman.
Di sisi lain, jumlah pelaku yang terdaftar juga melonjak tajam dari 16 menjadi 113 pengguna dalam waktu kurang dari dua tahun.
Rendahnya angka penetrasi menunjukkan terbatasnya peran asuransi dalam menopang stabilitas ekonomi.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved